Indonesia Tolak Beri Visa untuk Atlet Israel di Kejuaraan Senam Dunia 2025

Oleh: Lydia Fransisca
Kamis, 09 Oktober 2025 | 19:43 WIB
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto/Instagram Yusril)
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (Foto/Instagram Yusril)

BeritaNasional.com - Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berencana datang ke Jakarta untuk mengikuti Artistic Gymnastics World Championship 2025 pada 19-25 Oktober mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, keputusan ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang konsisten dengan sikap politik luar negeri Indonesia.

Adapun sikap politik yang dimaksud adalah menolak segala bentuk hubungan dengan Israel selama negara itu belum mengakui kemerdekaan Palestina.

"Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (9/10/2025).

"Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza," tambah Yusril.

Pemerintah Indonesia, lanjut Yusril, tetap berpendirian tidak akan menjalin kontak atau hubungan diplomatik dengan Israel hingga negara itu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

"Barulah pemerintah Indonesia memulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional lainnya," ujar Yusril.

Menurutnya, keputusan ini juga mencerminkan aspirasi publik yang menolak kehadiran delegasi Israel di Indonesia.

"Sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat yang dapat kita simak ya, adanya penolakan yang keras dari berbagai ormas keagamaan, Majelis Ulama juga, dari pemerintah daerah juga, dari partai politik juga," tandasnya.sinpo

Editor: Harits Tryan
Komentar: