Gedung Putih Mulai Lakukan PHK Massal Terhadap 4.000 Pegawai Federal di Tengah Penutupan Pemerintahan

BeritaNasional.com - Gedung Putih pada Jumat (10/10/2025) mulai memberhentikan lebih dari 4.000 pegawai federal di tengah berlanjutnya penutupan pemerintahan Presiden Donald Trump akibat kebuntuan politik di Kongres terkait kesepakatan pendanaan.

Menurut dokumen pengadilan yang diajukan Departemen Kehakiman, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) telah dikirimkan ke pegawai di tujuh departemen, dengan Departemen Keuangan serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menjadi yang paling terdampak. Kedua lembaga itu menyumbang lebih dari separuh total PHK.

“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah dimulai,” kata Direktur Anggaran Gedung Putih, Russ Vought, pada Jumat pagi dikutip dari NBC News, Sabtu (11/10/2025).

Ia menyebut pengurangan tenaga kerja itu “akan berjumlah banyak,” meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Data pengajuan pengadilan menunjukkan, sekitar 1.446 pegawai di Departemen Keuangan dan hingga 1.200 pegawai di HHS menerima pemberitahuan PHK. Selain itu, 315 pegawai di Departemen Perdagangan, 466 di Departemen Pendidikan, 187 di Departemen Energi, serta 176 pegawai di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) juga terdampak. Sekitar 20 hingga 30 pegawai di Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) menerima pemberitahuan awal tentang potensi PHK tambahan.

Langkah ini memicu gelombang kritik dari kelompok buruh dan serikat pekerja. Federasi Karyawan Pemerintah Amerika (AFGE) dan AFL-CIO mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah, menuding PHK massal itu ilegal.

“Serikat pekerja Amerika akan melihat Anda di pengadilan,” tulis AFL-CIO dalam unggahan di platform X.

Presiden AFSCME, Lee Saunders, menegaskan bahwa pemecatan tersebut “ilegal” dan akan merugikan ribuan keluarga pekerja.

“Kami akan mengambil setiap langkah hukum yang tersedia untuk menghentikan tindakan pemerintah ini,” ujarnya.

Gugatan baru tersebut menyoroti ancaman dari Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) yang telah memperingatkan kemungkinan pemecatan bahkan sebelum penutupan dimulai pada 1 Oktober. Serikat meminta pengadilan mengeluarkan perintah penahanan sementara untuk mencegah pemerintah melanjutkan PHK.

Langkah PHK massal ini juga mendapat penolakan dari sejumlah anggota parlemen, termasuk dari Partai Republik. Senator Susan Collins (R–Maine), Ketua Komite Alokasi Anggaran, menyatakan keberatannya terhadap kebijakan OMB.

“Saya sangat menentang upaya Direktur OMB Russ Vought untuk memberhentikan secara permanen pegawai federal yang telah dirumahkan karena penutupan pemerintah yang sama sekali tidak perlu,” kata Collins.

Senator Lisa Murkowski (R–Alaska) juga menilai langkah tersebut tidak tepat waktu. “PHK ini dilakukan pada waktu yang buruk dan merupakan contoh lain dari tindakan hukuman pemerintahan ini terhadap pegawai federal,” tulisnya di platform X.

Dari pihak Demokrat, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menuduh pemerintahan Trump dengan sengaja menciptakan kekacauan.

“Tidak ada yang memaksa Trump dan Vought untuk melakukan ini. Mereka dengan kejam memilih untuk menyakiti para pekerja yang melindungi negara kita dan memastikan layanan publik tetap berjalan,” ujarnya.

Senator Patty Murray (D–Washington) menambahkan, “Pemerintahan ini telah dengan gegabah memecat dan mempekerjakan kembali  pekerja penting sepanjang tahun. Tidak seorang pun boleh terintimidasi oleh tindakan seperti ini.”

Penasihat senior OMB, Stephen Billy, menulis dalam pengajuan hari Jumat bahwa lembaga-lembaga yang terdampak “mungkin sedang aktif mempertimbangkan PHK tambahan” tergantung pada lamanya penutupan berlangsung. Namun, ia menekankan bahwa keputusan tersebut “belum final.”

Seorang pejabat senior Gedung Putih menyebut bahwa data PHK yang disampaikan ke pengadilan “merupakan gambaran sesaat” dan bisa berubah seiring perkembangan negosiasi politik di Kongres.

Pengumuman PHK ini datang sehari setelah Senat kembali gagal untuk ketujuh kalinya  meloloskan rancangan undang-undang pendanaan sementara guna membuka kembali pemerintahan, baik versi Partai Republik maupun Partai Demokrat.

Penutupan pemerintahan ini kini memasuki minggu kedua, dengan ribuan pekerja federal menghadapi ketidakpastian nasib di tengah kebuntuan politik Washington.

Sumber: NBC News