Pemerintah AS Shutdown, Gedung Putih Wanti-wanti Adanya PHK Massal

BeritaNasional.com - Amerika Serikat resmi mengalami penutupan pemerintah (government shutdown) pada Rabu (1/10/2025) waktu setempat, setelah Kongres gagal menyetujui rencana pengeluaran baru sebelum batas waktu tengah malam.

Kebuntuan politik antara Partai Republik dan Demokrat membuat pemerintahan terhenti untuk pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa PHK massal terhadap pegawai federal akan mulai diberlakukan dalam dua hari ke depan.

Dalam pengarahan pers, Wakil Presiden JD Vance menuding Partai Demokrat bermain politik dengan menjadikan isu kesehatan sebagai alat tawar-menawar.

“Jika mereka benar-benar peduli dengan rakyat Amerika, yang harus mereka lakukan adalah membuka kembali pemerintahan, bukan mengeluh soal cara kami merespons,” ujarnya dikutip dari BBC, Kamis (2/10/2025).

Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menambahkan bahwa langkah PHK sementara tak terhindarkan. “Terkadang kita harus melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Demokrat menempatkan kita pada posisi ini,” tegasnya.

Sementara itu, kubu Demokrat menuding Partai Republik mencoba memaksa mereka menerima rencana pendanaan tanpa memperhatikan jaminan layanan kesehatan. Senator Chuck Schumer menyebut strategi oposisi sebagai upaya “mengintimidasi,” sedangkan Senator Chris Murphy menilai Partai Republik mengabaikan negosiasi yang menyangkut tunjangan warga berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, Partai Republik menolak permintaan tersebut dan menekankan bahwa menjaga pemerintah tetap beroperasi adalah prioritas utama. Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, menegaskan isu ini bukan tentang siapa yang disalahkan, melainkan tentang rakyat Amerika.

Dampak shutdown sudah mulai dirasakan. Pekerja esensial seperti militer dan agen perbatasan dipaksa tetap bekerja tanpa bayaran, sementara pegawai non-esensial dirumahkan tanpa gaji. Para analis memperkirakan sekitar 40% pegawai federal atau 750.000 orang akan terdampak.

Shutdown kali ini diprediksi lebih besar daripada penutupan pada 2018. Bahkan, pemerintahan Presiden Trump mengisyaratkan kemungkinan adanya PHK permanen jika krisis anggaran berlarut-larut.

Kongres dijadwalkan kembali melakukan pemungutan suara terkait rancangan undang-undang pendanaan sementara pada Jumat (4/10/2025). Namun, hingga kini belum ada tanda kompromi dari kedua belah pihak, sehingga ketidakpastian politik dan ekonomi AS masih berlanjut.

Sumber: BBC