43 Juta Warga Gunakan Layanan Cek Kesehatan Gratis, Prabowo Soroti Krisis Dokter di Indonesia

BeritaNasional.com -  Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sebanyak 43 juta warga Indonesia telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis.

Menurut Prabowo, program ini merupakan langkah bersejarah bagi Indonesia karena semua warga berhak untuk mengecek kondisi kesehatannya masing-masing.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), yang digelar dalam rangka satu tahun pemerintahannya.

“(Sebanyak) 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Saya kira ini program pertama kali dalam sejarah RI. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis dalam satu tahun pada hari ulang tahunnya,” kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan, program ini bukan hanya memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga berfungsi untuk mendeteksi dini potensi penyakit agar biaya pengobatan dapat ditekan.

“Ini mampu mencegah dini supaya biaya pengobatan bisa lebih murah kalau kita tahu dari dini kekurangan kesehatan rakyat kita,” ujar Prabowo.

Namun, dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, pemerintah menemukan mayoritas masyarakat memiliki masalah pada gigi dan mulut, yang kini menjadi perhatian tersendiri.

“Walaupun ini menjadi PR besar bagi kita, karena ternyata hasil kesehatan gratis menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi. Artinya, sekarang kita harus menghasilkan cukup banyak dokter gigi,” ucap Prabowo.

Ia mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi kekurangan tenaga dokter dalam jumlah besar.

Berdasarkan data yang diterimanya, Indonesia kekurangan lebih dari 140 ribu dokter umum serta ribuan dokter spesialis.

“Padahal kita tahu, dokter umum saja kita kekurangan sangat besar, kalau tidak salah kekurangan di atas 140 ribu dokter. Kita juga kekurangan ribuan spesialis,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, kekurangan tenaga medis bukan hanya dialami Indonesia, melainkan juga banyak negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Negara-negara maju itu bahkan menarik tenaga medis dari negara berkembang.

“Hampir semua negara yang saya kunjungi menganggap kekurangan dokter. Negara yang kaya bisa mengambil dokter dari negara yang kurang kaya. Inggris kekurangan sangat banyak dan mengambil dokter dari mana-mana,” bebernya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Presiden menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan pendidikan nasional, termasuk menambah jumlah fakultas kedokteran dan kuota mahasiswa kedokteran.

“Artinya, kebijakan pendidikan kita harus disesuaikan. Kita harus tambah fakultas kedokteran, dan fakultas kedokterannya pun harus menambah jumlah mahasiswa. Kalau perlu bisa ditambah beasiswa, LPDP mungkin prioritas paling atas adalah kedokteran,” tandasnya.