Ini Upaya Presiden Prabowo Perkuat Hunian Terjangkau untuk Masyarakat

BeritaNasional.com -  Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama di sektor perumahan dan permukiman. Pernyataan ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, usai dipanggil Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar memaparkan sejumlah capaian strategis kementeriannya. Ia menekankan bahwa program-program prioritas kini semakin menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk melalui realisasi serapan anggaran.

“Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen. Yang kedua, kami sampaikan bahwa rumah subsidi juga dari kuotanya 350 ribu juga terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu. Yang ketiga, arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat,” ujar Maruarar.

Selain itu, Maruarar menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden, pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, juga digratiskan untuk kelompok masyarakat ini.

“Kemudian, juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para Bupati, Wali Kota juga menjalankan itu, dan sudah dijalankan itu,” jelas Maruarar.

Maruarar juga memastikan bahwa bunga rumah subsidi tetap dijaga pada 5 persen sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, di tengah dinamika ekonomi global. Selain rumah subsidi, pemerintah juga memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi rumah yang tidak layak huni.

“Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah, tapi tidak layak huni, ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah, tapi tidak layak huni. Di sini, negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi, supaya dari tidak layak huni, jadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu,” imbuh Maruarar.

Menteri PKP menambahkan bahwa pembangunan rumah tidak hanya menyediakan hunian, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Mulai dari pedagang bahan makanan di sekitar proyek hingga pelaku industri bangunan, semua mendapat dampak positif.

Langkah-langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar program perumahan dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.