Geledah Rumah Eks Sekjen Kemnaker Hery Sudarmanto, KPK Sita Dokumen dan Satu Mobil

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hery Sudarmanto (HS) sebagai tersangka. Dalam penggeledahan di rumah HS, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan sebuah mobil. 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Hery ditetapkan sebagai tersangka ke-9 dalam kasus dugaan pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kemnaker. Menurutnya, tim penyidik sudah melakukan berbagai upaya paksa kepada Hery, salah satunya adalah penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

“Kemarin penyidik melakukan penggeledahan di rumah Saudara HS yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Rabu (29/10/2025).

Budi menjelaskan, dari penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting dan satu unit mobil. 

“Penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang tentu nanti akan dipelajari dan dianalisis untuk mendukung pengungkapan perkara ini dan juga penyidik mengamankan satu unit kendaraan roda empat," terangnya.

Budi mengatakan, barang-barang tersebut akan ditelaah lebih lanjut setelah disita sebagai bagian dari proses pembuktian perkara.

"Yang selanjutnya nanti akan dilakukan penyitaan ya untuk pembuktian dalam penyidikan perkara ini, sekaligus langkah awal bagi pemulihan keuangan negara atau asset recovery,” tambahnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menahan delapan tersangka. Mereka diduga menerima aliran dana dengan rincian sebagai berikut:

1. Haryanto (HYT) – Staf Ahli Menaker bidang Hubungan Internasional sekaligus eks Dirjen Binapenta dan PKK: Rp18 miliar
2. Suhartono – Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020–2023: sekitar Rp460 juta
3. Wisnu Pramono – Direktur PPTKA Kemnaker 2017–2019: sekitar Rp580 juta
4. Devi Anggraeni – Direktur PPTKA Kemnaker 2024–2025: sekitar Rp2,3 miliar
5. Gatot Widiartono – Koordinator Analisis dan PPTKA Kemnaker 2021–2025: sekitar Rp6,3 miliar
6. Putri Citra Wahyoe – Petugas Saluran Siaga RPTKA 2019–2024 dan verifikator pengesahan RPTKA 2024–2025: sekitar Rp13,9 miliar
7. Jamal Shodiqin – Analis TU Direktorat PPTKA 2019–2024 dan Pengantar Kerja Ahli Pertama 2024–2025: sekitar Rp1,8 miliar
8. Alfa Eshad – Pengantar Kerja Ahli Kemnaker 2018–2025: sekitar Rp1,1 miliar

KPK menjerat para tersangka dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lembaga antirasuah itu mengidentifikasi, total penerimaan dana oleh para tersangka mencapai Rp53,7 miliar, yang berasal dari para agen perusahaan pengurusan TKA yang hendak bekerja di Indonesia.