Setjen DPR RI Bantah Ada Kenaikan Tunjangan saat Sidang Tahunan Dalam Sidang MKD

BeritaNasional.com - Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini menepis isu yang beredar di media sosial soal adanya kenaikan gaji dan tunjangan pada Sidang Tahunan 15 Agustus.

Hal itu dia ungkapkan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan lima anggota DPR RI.

Mulanya, Wakil Ketua MKD DPR Adang Daradjatun menginggung apakah ada isu tersebut dalam sidang yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto itu.

Dengan tegas Suprihartini membantah adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

"Apakah ada pembahasan kenaikan gaji atau tunjangan? Tidak ada sama sekali pada pelaksanaan sidang 15 Agustus," ungkap Suprihartini di Kompleks Patlemen, Senayan, Senin (3/11/2025).

Dalam sidang itu, Adang juga menanyakan proses pemilihan orkestra pada sidang tahunan serta isu yang dikaitkan dengan gaji anggota dewan.

Menanggapi hal itu, Suprihartini menjelaskan pelaksanaan sidang bersama MPR, DPR, dan DPD 2025 berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dengan menghadirkan orkestra dari Universitas Pertahanan. 

"Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa mengacu pada tahun-tahun lalu, susunan acaranya dan untuk penampilan dari pembawa musik ini juga seperti tahun lalu sama, yaitu dari Universitas Pertahanan," kata dia.

"Adapun pemilihan lagu-lagunya ini kami sesuaikan juga dengan dari daerah mana yang akan ditampilkan untuk setiap tahunnya," ujar Suprihartini.

Sebagai informasi, sidang tersebut menyoroti dugaan pelanggaran etik yang dilakukam lima anggota DPR nonaktif.

Diantaranya, Adies Kadir, Nafa Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Ahmad Sahroni.

Kelimanya diduga melakukan pelanggaran etik karena berjoget saat Sidang Tahunan DPR hingga komentar menyinggung keadilan publik sebagai anggota DPR, hingga berujung demo ricuh pada Agustus 2025.