Berita Tunjangan - Berita Nasional

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. (BeritaNasional/Oke Atmaja).

HUKUM

KPK Minta Deputi Pencegahan dan Korsup Dalami Tata Kelola Keimigrasian

Jumat, 05 Juni 2026 | 15:17 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengerahkan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring serta Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) untuk mendalami aspek tata kelola di lingkungan Kementerian...

Rumah eks Wamen Imipas Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jaksel, dijaga ketat anggota Brimob. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

KPK Cari Bukti Tambahan Kasus Dugaan Pemerasan Keimigrasian di Rumah Silmy Karim

Jumat, 05 Juni 2026 | 14:50 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat...

Rumah Wamen Imipas Silmy Karim di Kebayoran Baru, Jaksel, dijaga ketat anggota Brimob saat penggeledahan KPK. (Beritanasonal/Panji Septo)

HUKUM

KPK Geledah Rumah Silmy Karim di Kebayoran Baru Terkait Kasus Izin Tinggal WNA

Jumat, 05 Juni 2026 | 14:33 WIB

BeritaNasional.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumha eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim di Jalan Brawijaya Nomor 5,...

Ketua KPK Setyo Budiyanto. (BeritaNasional/Panji)

HUKUM

KPK Ungkap Pola Korupsi Imigrasi: Perintah dari Atas, Setoran dari Bawah

Jumat, 05 Juni 2026 | 14:14 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) terorganisasi.

Gedung Merah Putih KPK. (BeritaNasional/Panji).

HUKUM

Kasus Silmy Karim Bisa Meluas, KPK Telusuri Keterlibatan Pejabat Sebelumnya!

Jumat, 05 Juni 2026 | 13:45 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menelusuri keterlibatan pejabat lain dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA)...

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim (kiri) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol. (Beritanasonal.com/HO/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK: Dugaan Aliran Uang ke Wamen Imipas Silmy Karim Terjadi Sejak Jadi Dirjen Imigrasi

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:06 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penerimaan uang oleh Wamen Imipas Silmy Karim sejak menjabat Direktur Jenderal Imigrasi hingga menjadi wakil menteri.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim (kiri) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Beritanasonal.com/HO/Oke Atmaja)

HUKUM

KPK: Kasus Korupsi Izin Tinggal WNA Berawal dari Pengembangan RPTKA Kemenaker

Kamis, 04 Juni 2026 | 18:24 WIB

BeritaNasional.com - KPK mengungkap bahwa kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) merupakan pengembangan dari...

PT TASPEN (Persero) menyatakan telah menyalurkan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026. (Foto/Taspen)

EKBIS

Gerak Cepat Taspen, 99 Persen Peserta Pensiun Sudah Terima Gaji-13 di Hari Pertama Penyaluran

Rabu, 03 Juni 2026 | 21:59 WIB

BeritaNasional.com - PT TASPEN (Persero) menyatakan telah menyalurkan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (2/6/2026). Hingga Rabu...

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Beritanasional/Panji)

HUKUM

KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Berjenjang oleh Bupati Cilacap

Sabtu, 30 Mei 2026 | 15:00 WIB

BeritaNasional.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi dugaan pemerasan oleh Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman di RSUD wilayah tersebut.

Ilustrasi guru non-ASN. (Foto/Kemendikdasmen)

PENDIDIKAN

Amanat Konstitusi, Politikus Golkar Ingatkan Pemerintah Tidak Abaikan Kesejahteraan Guru

Kamis, 28 Mei 2026 | 13:51 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Firman Soebagyo mengatakan, negara tidak memiliki alasan mengabaikan kesejahteraan tenaga pendidik karena pendidikan dasar adalah amanat konstitusi....