Biaya Politik Tak Sebanding Gaji, Mendagri Soroti Penyebab Korupsi Kepala Daerah

BeritaNasional.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah tidak lepas dari sistem pemilihan.

Menurutnya, biaya politik untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara gaji yang diterima relatif kecil.

"Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus nyiapkan yang resmi saja nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take-home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin nggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Menurut Tito, sistem dan lingkungan turut mendorong kepala daerah melakukan korupsi. Selain itu, tidak semua kepala daerah memiliki integritas yang kuat.

"Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih. Dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Kita nggak bisa menjamin integritasnya seperti apa," katanya.

Karena itu, Tito mengusulkan agar gaji kepala daerah dinaikkan. Menurutnya, gaji dan tunjangan kepala daerah saat ini tidak sebanding dengan biaya politik yang harus dikeluarkan.

"Gajinya pun berapa Pak? Gajinya kepala daerah itu enam juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD," ujar Tito.