Tim Reformasi Polri Buka Diri Dengarkan Aspirasi Publik, Termasuk dari Medsos

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menegaskan tim bentukan Presiden Prabowo Subianto itu akan bekerja secara transparan dan terbuka.

Ia memastikan proses reformasi kepolisian tidak hanya formalitas, tetapi serius menyerap aspirasi publik dari berbagai lapisan.

“Tokoh-tokoh masyarakat, para aktivis, dan juga mungkin kami perlu mendengar lagi dari tokoh-tokoh bangsa yang kemarin bertemu dengan Bapak Presiden," ujar Jimly di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025).

"Lebih dari itu, di medsos pun banyak sekali YouTuber yang mendiskusikan isu-isu ini. Kami bersikap terbuka untuk mendengarkan. Kalau nanti enggak bisa dibuat forum khusus, paling tidak kami akan rajin mendengarkan di YouTube,” katanya.

Menurut Jimly, komisi akan segera merancang bentuk forum yang tepat agar keterbukaan tersebut bisa terwujud secara sistematis. 

“Ini nanti akan kami susun apa saja, siapa saja, dan forum seperti apa yang perlu kita adakan. Insyaallah kita akan terbuka,” ucapnya.

Terkait kemungkinan perubahan regulasi, Jimly menyebut tim masih terbuka terhadap berbagai usulan, termasuk revisi undang-undang jika memang dibutuhkan dalam proses reformasi Polri.

“Ide-ide untuk perubahan, perbaikan apa saja itu nanti, bilamana perlu terpaksa mengubah undang-undang. Jadi tim ini bukan tim biasa. Kalau memang harus mengubah undang-undang, kita juga harus siap, tapi belum pasti ya,” ujarnya.

Presiden Prabowo menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap lembaga-lembaga negara pascareformasi, tidak hanya kepolisian. 

Ia menyinggung pembentukan tim ini merupakan respons terhadap gejolak publik yang memuncak pada Agustus lalu.

“Kalau kita nilai, peristiwa bulan Agustus itu puncaknya misalnya kerusuhan, lalu rumah Ibu Menteri Keuangan jadi korban. Itu puncak kemarahan publik," kata dia.

"Nah itu sudah dijawab oleh Bapak Presiden dengan diangkatnya menteri baru dengan paradigma berpikir baru. Lalu soal polisi, kantor polisi di banyak tempat dibakar, itu dijawab dengan dibentuknya tim reformasi,” jelasnya.

Mengenai target waktu kerja, Jimly mengatakan Presiden menargetkan laporan awal dalam tiga bulan, namun dia tak bisa memastikan kapan bakal diumumkan.

“Tadi Bapak Presiden bilang tiga bulan, tapi tidak dibatasi. Kalau misalnya diperlukan enam bulan ya enam bulan. Kami berharap ini cepat, karena soal ini sangat serius dan harus direspons secara efektif,” tutupnya.