TNI AD Buka Suara soal Isu Jenderal Hadir di Eksekusi Lahan Milik Jusuf Kalla

BeritaNasional.com - Isu praktik mafia tanah yang diduga telah menyerobot dan merekayasa kepemilikan lahan milik Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) seluas 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, semakin ramai diperbincangkan di media sosial.

Saat ini, beredar narasi terkait kehadiran seorang jenderal TNI dalam eksekusi lahan yang tengah menjadi polemik. Dikutip lewat unggahan @bushcoo, narasi keterlibatan perwira itu tertulis dalam keterangan yang disertai foto di lokasi.

“Tampak seorang pria berpostur gempal dengan rambut plontos, diduga berperawakan militer. Saksi di lapangan menyebut, sosok tersebut adalah seorang jenderal yang hadir saat pembacaan eksekusi lahan berlangsung. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait identitas maupun alasan kehadiran perwira tersebut,” tulis keterangan dalam akun tersebut.

Menanggapi isu yang ramai di media sosial, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel (Inf) Donny Pramono membenarkan bahwa sosok anggota yang ada di dalam unggahan tersebut adalah perwira tinggi TNI AD.

“Perlu saya sampaikan bahwa benar, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Achmad Adipati Karna Widjaja saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat,” kata Donny saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).

Namun, Donny menyatakan pihaknya masih menelusuri isu yang beredar di media sosial mengenai keberadaan Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaja di lokasi sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.

“Kami sedang menelusuri dan mendalami informasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh,” tegasnya.

Lebih lanjut, Donny menyampaikan bahwa secara prinsip, setiap prajurit terlebih yang memegang jabatan strategis selalu terikat oleh aturan dan kode etik militer yang menuntut sikap profesional, netral, serta tidak terlibat dalam kepentingan pribadi atau kelompok di luar tugas kedinasan.

“Karena itu, TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” jelasnya.

“Kami juga berharap semua pihak dapat menunggu hasil klarifikasi resmi dari kami agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI Angkatan Darat,” tambahnya.

Sebagai informasi, permasalahan lahan ini turut melibatkan sejumlah pihak, seperti PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong. Hingga kini, sengketa tanah tersebut masih terus bergulir.