Jadi Kota Terpadat di Dunia, DPRD DKI Usulkan Jalan Berbayar di Perbatasan Jakarta

BeritaNasional.com - DPRD DKI Jakarta mengusulkan diterapkannya kebijakan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di jalan-jalan perbatasan menuju Jakarta. Usulan ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan Jakarta sebagai kota terpadat di dunia dengan 41,9 juta penduduk. 

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, kondisi tersebut memperbesar risiko kemacetan dan polusi di Ibu Kota karena tingginya mobilitas warga dari daerah penyangga.

"Jadi Jakarta ini penduduknya 11,6 juta, tapi bisa bertambah kalau siang hari," kata Khoirudin, Minggu (30/11/2025).

Untuk mengendalikan laju kendaraan, Khoirudin mengungkapkan, Pemprov DKI dan DPRD DKI kembali membahas rencana penerapan electronic road pricing (ERP). Ia pun telah mendiskusikan rencana tersebut dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung, termasuk opsi penerapannya di Jalan Jenderal Sudirman dan MH Thamrin.

"Jadi, saya baru diskusi dengan Pak Gubernur tentang ERP, di mana jalan Thamrin dan Sudirman mau dipakai jalan berbayar," ujar Khoirudin.

Namun, Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini menilai bahwa kebijakan ERP di pusat kota tidak akan memberikan dampak signifikan karena arus kendaraan dari wilayah penyangga tetap masuk ke Jakarta.

"Sebenarnya kalau mau membatasi kendaraan, jangan di dalam kota. Jalan-jalan yang akan memasuki Jakarta, jalan yang ke arah Jakarta, dari timur, dari barat, dari selatan, ya, mereka harus bayar," usulnya.

Khoirudin menyebut bahwa penerapan ERP di perbatasan bisa lebih efektif menekan kemacetan asalkan Pemprov DKI juga menyiapkan alternatif transportasi publik yang memadai.

"Kita harus sediakan angkutan umum, biar mereka bisa menggunakan kendaraan umum. Jangan sampai masuk ke Jakarta kendaraannya menambah macet dan menambah polusi," tandasnya.