DPR dan Pemerintah Bersinergi Evaluasi Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menuturkan, fokus utama penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera adalah langkah tanggap darurat untuk membantu warga terdampak yang membutuhkan bantuan dan evakuasi. DPR siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab banjir dan longsor di Sumatera.

Puan menanggapi usulan sejumlah pihak yang mendesak pemerintah melakukan moratorium izin tambang baru dan evaluasi menyeluruh perusahaan pemegang izin. Sementara, Kementerian Lingkungan Hidup akan memanggil delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah bencana.

“Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti," ujar Puan dikutip dalam siaran pers pada Kamis (4/12/2025).

Puan meminta pemerintah untuk memprioritaskan tanggap darurat bencana. Sampai hari ini, masih banyak wilayah yang terisolir dan membutuhkan bantuan 

"Saat ini semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Jadi masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi. Kemudian masih banyak bantuan yang perlu didistribusikan," ujarnya.

"Jadi Pemerintah juga bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga DPR RI bersama-sama bergotong-royong fokus untuk melakukan proses-proses evakuasi, kemudian pendistribusian bantuan," sambungnya.

Puan menilai, setelah tanggap darurat bencana usai, pemerintah perlu segera mengupayakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Masa pemulihan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.

"Setelah itu kita akan fokus masa rehabilitasi atau recovery masa pemulihan bencana. Terkait dengan infrastruktur maupun rehabilitasi organ. Itu dulu yang sebaiknya kita fokuskan karena memang situasi alam atau kondisi cuaca masih tidak menentu," ujarnya.

Namun, Puan menegaskan DPR siap bersama Pemerintah untuk mengevaluasi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. 

"DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut, yang pasti tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan bantuan," tegasnya.

Sebagai informasi, Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian akibat banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mencapai Rp 68,67 triliun.

Angka ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir serta longsor.

Oleh sebab itu, Celios mendesak pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru khususnya perluasan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan pemegang izin. Juga Termasuk penagihan kewajiban reklamasi agar bencana tidak berulang. 

Puan menyatakan DPR siap menindaklanjuti berbagai hal untuk mengevaluasi penyebab bencana. Namun untuk saat ini, DPR dan Pemerintah disebut fokus untuk memberikan bantuan kepada warga.

"Bahkan kami juga sudah mengirim tim yang dipimpin oleh salah satu wakil ketua ke wilayah Sumatera Utara, Kemudian di Sumatera Barat, juga ke Aceh untuk bisa melihat secara langsung situasi lapangan," jelas Puan.

Adapun DPR mengirimkan bantuan logistik untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu (30/11/2025) lalu. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal turut ikut ke lokasi untuk mengantarkan bantuan sekaligus mengecek kondisi korban bencana.

Seperti diketahui, BNPB mengungkap total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 807 jiwa. Data tersebut diperoleh per 3 Desember sore.

BNPB juga mencatat korban orang hilang sebanyak 647 jiwa, dan korban terluka sebanyak 2.600 jiwa. Jumlah warga yang mengungsi pun meningkat menjadi 582.500 orang tersebar di Sumut, Aceh, dan Sumbar. 

Selain itu, BNPB mendata rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerusakan pada fasilitas umum di mana jembatan rusak sebanyak 299, fasilitas peribadatan rusak sebanyak 132, fasilitas kesehatan rusak ada 9, rumah rusak berat 3.600, rusak sedang 2.100, dan rusak ringan 4.900.