PAN: Pilkada Langsung Punya Manfaat Besar, Tapi Juga Potensi Mudharat

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung atau dipilih melalui DPRD. Eddy tidak menutup sistem Pilkada dikaji kembali.

Karena sistem langsung dipilih oleh rakyat, selain membawa manfaat, juga banyak hal negatifnya.

"Kami tidak menutup diri atas wacana tersebut karena memang kita lihat demokrasi langsung kita membawa banyak manfaat tetapi juga membawa banyak mudharat juga," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Eddy menyinggung ongkos politik yang tinggi pada Pilkada secara langsung. Ditambah lagi banyaknya politik uang yang tidak berhenti.

"Apalagi kita lihat sekarang ongkos politik menjadi tinggi, money politics juga tidak surut, ya, pendidikan politik kepada masyarakat itu perlu ditingkatkan," ujarnya.

Hal-hal tersebut juga menjadi bahan kajian apakah perlu mengubah sistem Pilkada langsung menjadi tidak langsung. Serta perlu ada kesepakatan bersama antar partai politik.

"Jadi kajian-kajian itu perlu kita matangkan dulu dan perlu ada kesepakatan, kesepakatan dari partai politik karena nanti akan mengubah undang-undang gitu ya," ujar Eddy.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan sikap Partai Golkar yang mengusulkan kepala daerah dipilih DPRD. Untuk itu, Bahlil mendorong revisi UU Pemilu mulai dibahas tahun depan.

Adapun alasan Golkar mengusulkan kepala daerah dipilih melalui DPRD agar mengurangi kerumitan pemilu langsung.

"Dalam pandangan kami, berdasarkan refleksi, pengalaman, dan kajian yang mendalam dari Dewan Pakar Partai Golkar. Sistem kepercayaan yang ideal adalah sistem multi-party sederhana. Bukan sistem multi-party ekstrem. Khusus menyangkut Pilkada, Bapak Presiden. Satu tahun lalu, kami memberikan keputusan Pilkada, dipikir lewat DPR saja.

Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR dan DPRD. Biar kita enggak pusing-pusing," ujar Bahlil dalam pidato peringatan HUT Ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Bahlil berharap usulan kepala daerah dipilih DPRD bisa dikaji mendalam. Karena itu, perlu segera dimulai pembahasan revisi UU Pemilu pada tahun 2026.

"Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU Bidang Politik sebaiknya bisa dimulai tahun depan. Ini agar pembahasannya bisa dilakukan dengan komprehensif, hati-hati dan cermat. Dengan mendengarkan masukan yang luas," ujarnya.