Legislator Aceh Nilai Permintaan Bantuan ke UNDP dan UNICEF Hal yang Wajar

BeritaNasional.com -  Anggota DPR RI dari Dapil Aceh, Nasir Djamil, menilai langkah Pemerintah Aceh mengirimkan surat permohonan bantuan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) sebagai hal yang sangat wajar dalam penanganan bencana banjir.

Menurut Nasir, surat tersebut tidak mengandung hal yang luar biasa karena UNDP dan UNICEF secara rutin memiliki program di Aceh setiap tahunnya.

“Sebenarnya surat itu tidak ada yang luar biasa. Karena UNDP dan UNICEF itu setiap tahunnya punya program di Aceh. Karena itu, sangat wajar kalau Pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang berada di bawah naungan PBB itu untuk membantu menanggulangi pascabencana di Sumatera dan Aceh khususnya,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, pengiriman surat tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah pusat. Permohonan itu semata-mata bersifat kemanusiaan.

“Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor. Indonesia memiliki sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Nasir.

Nasir berharap pemerintah pusat dapat memahami langkah yang diambil Pemerintah Aceh. Terlebih, saat ini terdapat sejumlah kelompok masyarakat dari luar negeri yang ingin datang membawa bantuan.

Ia juga meminta agar birokrasi penerimaan bantuan, baik berupa barang maupun personel, tidak dipersulit.

“Solidaritas kemanusiaan antarwarga negara tidak mungkin dicegah. Pemerintah pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur karena dibantu oleh saudara-saudaranya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mempelajari surat permintaan bantuan yang diajukan Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF.

“Nanti kita pelajari,” kata Tito saat merespons pertanyaan wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (15/12/2025) malam.

Mantan Kapolri itu juga mengaku belum membaca surat permintaan bantuan yang diajukan Pemerintah Provinsi Aceh tersebut.

“Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh, Muhammad MTA, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF. Hal itu dilakukan karena kedua lembaga tersebut memiliki pengalaman dalam pemulihan dan rehabilitasi pengungsi, terutama pascabencana tsunami Aceh 2004.

“Benar (sudah melayangkan surat), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan,” kata Muhammad MTA kepada wartawan, Minggu (14/12/2025).