Pascapenembakan di Pantai Bondi Sydney, Australia Bakal Perketat Aturan soal Ujaran Kebencian

BeritaNasional.com - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menyatakan langkah tegas untuk memberantas ujaran kebencian di negaranya. 

Keputusan ini diambil menyusul tragedi penembakan mematikan di Pantai Bondi, Sydney, pada Minggu lalu yang menargetkan festival Yahudi dan menewaskan 15 orang.

Penembakan yang terjadi tepat di hari pertama perayaan Hanukkah tersebut memicu kekhawatiran serius terkait radikalisasi.

Albanese menegaskan pemerintahannya akan menyusun undang-undang baru untuk menargetkan pihak-pihak yang menyebarkan kebencian dan perpecahan.

Perluasan Wewenang dan Penegakan Hukum

Dalam keterangannya di Canberra yang dikutip dari BBC News pada Kamis (18/12/2025), PM Albanese memerinci beberapa poin krusial dalam aturan baru tersebut.

Pertama, Menteri Dalam Negeri akan diberikan wewenang baru untuk membatalkan atau menolak visa bagi individu yang terbukti menyebarkan kebencian.

Kedua, hukuman bagi tokoh agama. Pemimpin agama atau pendeta yang mempromosikan kekerasan akan menghadapi hukuman berat.

Ketiga, pembentukan gugus tugas pendidikan. Sebuah tim khusus akan dibentuk untuk memastikan sistem pendidikan Australia mampu mencegah dan menangani antisemitisme sejak dini.

Keempat, faktor pemberat hukuman. Unsur "kebencian" kini akan dijadikan faktor pemberat dalam hukuman untuk kasus pelecehan daring (online) maupun ancaman kekerasan.

"Setiap warga Yahudi Australia berhak merasa aman, dihargai, dan dihormati atas kontribusi yang mereka berikan kepada bangsa kita yang hebat ini," ujar Albanese.

Melawan Radikalisme ISIS

Albanese menyebut bahwa para pelaku teror yang terinspirasi oleh ISIS berusaha untuk memecah belah persatuan bangsa. Namun, ia memuji respons warga Australia yang menghadapi kebencian tersebut dengan kasih sayang dan simpati bagi para korban.

"Para teroris yang terinspirasi oleh ISIS berupaya untuk memecah belah warga Australia. Warga Australia telah menanggapi tindakan kebencian itu dengan cinta dan simpati kepada mereka yang berduka," tambahnya.

Pemerintah juga berkomitmen penuh untuk mengadopsi rekomendasi dari Jillian Segal, utusan khusus anti-semitisme. Segal menekankan bahwa Australia kini berada di titik krusial dalam upaya memerangi sentimen anti-Yahudi di tingkat global.

Kontroversi Kebebasan Berbicara

Meski bertujuan mulia, kebijakan ini bukannya tanpa kritik. Beberapa pihak khawatir aturan ini akan mengancam kebebasan berbicara, terutama terkait pemantauan ketat di universitas dan organisasi seni. Ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa digunakan untuk membungkam aspirasi politik tertentu, termasuk protes pro-Palestina.

Menteri Dalam Negeri Tony Burke menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah sedang "menggeser ambang batas" demi keamanan bersama. Ia menilai ada individu yang mengeksploitasi prinsip kebebasan berbicara untuk merendahkan martabat manusia.

Menanggapi tudingan komunitas Yahudi bahwa pemerintah lambat dalam menangani antisemitisme sejak pecahnya konflik di Timur Tengah pada 7 Oktober tahun lalu, Albanese memberikan jawaban terbuka.

"Saya menerima tanggung jawab saya atas peran saya dalam hal itu sebagai perdana menteri Australia," tegasnya. 

"Tetapi yang juga saya lakukan adalah menerima tanggung jawab saya untuk memimpin bangsa dan menyatukan bangsa. Karena yang diinginkan orang saat ini bukanlah perpecahan yang lebih besar," tandasnya.