Puluhan Tahun Sanksi AS di Balik Anjloknya Rial Iran yang Tembus 1,4 Juta per Dolar AS

BeritaNasional.com - Demonstrasi masif, krisis ekonomi dan nilai tukar rial Iran yang menyentuh 1,4 juta per dolar AS ternyata tidak terjadi begitu saja dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Faktanya, ada campur tangan Amerika Serikat (AS), disusul Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa sejak puluhan tahun lalu. 

Melansir Al Jazeera, Rabu (14/1/2026), meskipun Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam intervensi militer, dengan alasan bahwa ia ingin "membantu" para demonstran. Faktanya, sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade terhadap Iran, termasuk yang diperketat di bawah Trump, telah memainkan peran sentral dalam krisis ekonomi Iran yang menjadi pemicu utama gelombang protes saat ini.

Al Jazeera pun menguraikan dampak sanksi AS terhadap Iran dan rekam jejak AS di Iran yang disebut "membantu" rakyat.

Apa yang terjadi di Iran?

Protes di Iran dimulai dari Grand Bazaar Teheran pada 28 Desember 2025, setelah rial anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS. Para pemilik toko menutup bisnis mereka untuk berunjuk rasa menentang kenaikan harga di Iran.

Protes tersebut kemudian menyebar ke provinsi lain dan berkembang menjadi tantangan yang lebih luas terhadap kepemimpinan negara.

Pada hari Senin (12/1/2026), rial diperdagangkan lebih dari 1,4 juta per dolar AS, terjadi penurunan tajam dari sekitar 700.000 pada Januari 2025 dan sekitar 900.000 pada pertengahan 2025. Penurunan nilai rial Iran ini telah memicu inflasi yang tinggi, dengan harga makanan rata-rata 72 persen lebih tinggi daripada tahun lalu.

Apa saja sanksi AS terhadap Iran?

Iran adalah salah satu negara yang paling banyak dikenai sanksi di dunia.

Pada tahun 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali ke Iran setelah 14 tahun diasingkan di Irak dan Prancis oleh Shah, atau raja, Mohammad Reza Pahlavi karena menentang Pahlavi yang terlalu dekat dengan AS. 

Terjadilah Revolusi Islam yang membuat Pahlavi digulingkan. Setelah referendum, Iran dinyatakan sebagai republik Islam dengan Khomeini diangkat sebagai Pemimpin Agung Iran. Dalam revolusi itu, Kantor Kedutaan Besar AS di Teheran diserbu oleh mahasiswa dan beberapa WN AS disandera. 

Selama memimpin, Pahlavi dikenal sebagai raja yang suka menindas, boros dan korup. Akibat kedekatannya, AS pun pernah membantu menggulingkan perdana menteri Iran yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mosaddegh, pada 1953 dalam kudeta yang didukung oleh badan intelijen AS dan Inggris.

Usai revolusi itu, AS pun pertama kali memberlakukan sanksi terhadap Iran pada November 1979. Washington menghentikan impor minyak dari Iran dan membekukan aset Iran senilai 12 miliar dolar AS. Produk-produk Iran dilarang diimpor ke AS kecuali hadiah-hadiah kecil, materi informasi, bahan makanan, dan beberapa karpet.

Pada 1995, Presiden Bill Clinton ikut menekan Iran dengan mengeluarkan perintah eksekutif yang mencegah perusahaan-perusahaan AS berinvestasi di sektor minyak dan gas Iran serta berdagang dengan Iran. Ia melarang perdagangan AS dengan Iran dan investasi di negara tersebut. 

Tak hanya itu, setahun kemudian, Kongres AS mengesahkan undang-undang yang mewajibkan pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan asing yang berinvestasi lebih dari 20 juta dolar AS per tahun di sektor energi Iran.

Pada Desember 2006, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap perdagangan Iran dalam bahan dan teknologi terkait energi nuklir dan membekukan aset individu maupun perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Sanksi-sanksi tersebut merupakan upaya untuk membatasi kapasitas nuklir Iran yang terus meningkat, tetapi meskipun program pengayaan uranium dihentikan pada tahun 2002, program tersebut dimulai kembali pada akhir tahun 2005. Pada tahun-tahun berikutnya, PBB memperketat sanksi dan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran. Uni Eropa juga mengikuti langkah tersebut.

Pada 2015, Iran menandatangani kesepakatan nuklir bernama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dengan AS, Uni Eropa, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Inggris.

Kesepakatan tersebut melarang pengayaan uranium di fasilitas nuklir Fordow Iran dan hanya mengizinkan pengembangan teknologi nuklir secara damai untuk produksi energi sebagai imbalan atas pencabutan sanksi sepenuhnya.

Iran pum setuju untuk menahan diri dari pengayaan uranium dan penelitian apa pun di Fordow selama 15 tahun. Iran juga setuju untuk tidak menyimpan material nuklir apa pun di sana, tetapi sebagai gantinya untuk "mengubah fasilitas Fordow menjadi pusat nuklir, fisika, dan teknologi".

Namun, pada 2018, selama masa jabatan pertamanya, Trump mengumumkan penarikan AS dari perjanjian nuklir dan memberlakukan kembali semua sanksi terhadap Iran yang telah dicabut berdasarkan perjanjian tersebut.

Pada 2019, pemerintahan Trump menetapkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai Organisasi Teroris Asing. Selain itu, ia memberlakukan sanksi yang menargetkan petrokimia, logam (baja, aluminium, tembaga) dan pejabat senior Iran. Sanksi yang semakin intensif ini merupakan bagian dari kampanye tekanan maksimum Trump terhadap Iran.

Pada 3 Januari 2020, AS membunuh Qassem Soleimani, kepala Pasukan Quds elit IRGC, dalam serangan pesawat tak berawak di Baghdad, Irak. AS juga memberlakukan sanksi tambahan terhadap Iran. Dan pemerintahan Joe Biden, yang berkuasa dari tahun 2021 hingga 2025, ikut mempertahankan sebagian besar sanksi AS terhadap Iran.

Pada September 2025, sanksi PBB diberlakukan kembali terhadap Iran terkait program nuklirnya ketika Dewan Keamanan PBB menolak pencabutan permanen sanksi ekonomi terhadap Iran.

Dampak sanksi internasional terhada Iran?

Tentu saja sejumlah sanksi internasional itu berdampak cukup parah terhadap Iran di berbagai sektor, antara lain:

1. Pendapatan

Produk domestik bruto (PDB) per kapita Iran turun dari lebih dari 8.000 dolar AS pada tahun 2012 menjadi sekitar 6.000 dolar AS pada tahun 2017, dan menjadi sedikit di atas 5.000 dolar AS pada tahun 2024, menurut data Bank Dunia.

Penurunan paling tajam bertepatan dengan pemberlakuan kembali dan pengetatan sanksi AS di bawah kampanye Trump mulai tahun 2018 dan seterusnya, yang menekan ekspor minyak dan akses ke pembiayaan global.

2. Ekspor dan pendapatan minyak

Ekspor minyak Iran turun 60-80 persen setelah sanksi AS diberlakukan kembali, yang merampas pendapatan tahunan pemerintah hingga puluhan miliar dolar.

Iran mengekspor sekitar 2,2 juta barel minyak mentah per hari (mbpd) pada tahun 2011. Ekspor tersebut turun tajam setelah tahun 2018, mencapai titik terendah sepanjang masa yaitu sedikit lebih dari 400.000 bpd pada tahun 2020.

Ekspor secara bertahap meningkat menjadi sekitar 1,5 mbpd pada tahun 2025, tetapi tetap di bawah level sebelum tahun 2018.

3. Krisis mata uang

Rial Iran telah mengalami penurunan nilai yang drastis. Pada pertengahan tahun 2010-an, satu dolar hanya dapat membeli beberapa puluh ribu rial di pasar terbuka. Namun, pada tahun 2025, satu dolar dapat membeli beberapa ratus ribu rial. Sekarang, satu dolar dapat membeli lebih dari 1 juta rial.

Mata uang yang terdevaluasi dapat membantu suatu negara dalam mempromosikan ekspornya, tetapi sanksi telah lama memblokir sebagian besar ekspor Iran. Sementara itu, krisis mata uang telah membuat impor menjadi lebih mahal, berkontribusi pada peningkatan inflasi, dan mengurangi kepercayaan investor.

Sanksi juga telah melumpuhkan akses Iran terhadap dolar dari pasar keuangan, sehingga menyulitkan negara tersebut untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

4. Penerbangan

Salah satu korban paling nyata dari sanksi terhadap Iran adalah sektor penerbangannya. Setelah sanksi awal pada tahun 1979, pemerintah tidak dapat mengimpor pesawat baru. Iran menderita lonjakan kecelakaan pesawat yang mematikan sepanjang tahun 1980-an, 90-an, dan awal 2000-an.

Antara tahun 1979 dan 2023, kecelakaan pesawat menewaskan lebih dari 2.000 orang di negara tersebut, menurut Biro Arsip Kecelakaan Pesawat (B3A) yang berbasis di Jenewa.

5. Korupsi

Sanksi terhadap Iran memicu "ekonomi sanksi", atau cara khusus para elitenya memperoleh keuntungan dari sanksi dan membentuk kembali perekonomian negara di sekitar sanksi.

Sanksi menciptakan peluang untuk korupsi, memaksa perdagangan dan keuangan masuk ke jalur abu-abu dan gelap. Misalnya, minyak harus dijual melalui perantara, seperti perusahaan fiktif atau armada bayangan. Impor dan ekspor melewati saluran informal. Informasi publik tentang kesepakatan perdagangan sangat minim.

“Sanksi tentu saja berdampak buruk, tetapi saya percaya cara elit korup mendapatkan keuntungan darinya yang paling merugikan rakyat biasa,” kata Maryam Alemzadeh, profesor madya sejarah dan politik Iran di Universitas Oxford, kepada Al Jazeera.

“Sanksi telah menciptakan peluang baru untuk korupsi dan terkadang memunculkan tanpa nama dan tanpa wajah, para taipan yang telah menelan perekonomian negara.”

Dampaknya bagi rakyat Iran?

Kelas menengah Iran, rakyat biasa telah membayar harga tertinggi, kata para ahli.

Dalam sebuah makalah penelitian yang diterbitkan tahun lalu, Mohammad Reza Farzanegan, seorang ekonom di Universitas Marburg, Jerman, dan Nader Habibi, seorang ekonom di Universitas Brandeis, membangun "Iran virtual" menggunakan data dari negara-negara serupa untuk menggambarkan dampak sanksi antara tahun 2012 dan 2019.

Mereka menemukan bahwa mulai tahun 2012, kelas menengah Iran mulai menyusut secara dramatis. Selama periode tersebut, sanksi menyebabkan kesenjangan rata-rata 17 poin persentase antara ukuran potensial dan aktual kelas menengah Iran.

Setelah Trump memberikan tekanan maksimumnya terhadap Iran, kelas menengah menyusut lebih dramatis lagi. Kelas menengah sekarang 28 poin persentase lebih kecil daripada yang seharusnya jika tidak ada sanksi.

Farzanegan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sanksi adalah penyebab runtuhnya rial.

"Ini menghancurkan daya beli para penerima gaji tetap seperti guru dan pegawai negeri, banyak di antaranya jatuh dari kelas menengah ke kategori 'kaum miskin pekerja'." 

Sementara, daya beli adalah nilai uang, yang diukur berdasarkan jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan satu unit mata uang.

“Seiring dengan menyusutnya bisnis formal, para pekerja terdorong ke dalam ‘pekerjaan rentan’ dan tenaga kerja informal, yang ditandai dengan upah lebih rendah dan kurangnya perlindungan sosial,” tambah Farzanegan.

Sebuah artikel penelitian lainnya yang diterbitkan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sanksi PBB secara langsung terkait dengan penurunan angka harapan hidup yang signifikan: rata-rata, negara-negara yang dikenai sanksi kehilangan sekitar 1,2 hingga 1,4 tahun, dengan perempuan menanggung sebagian besar penurunan ini.

Dampak pada Iran sejalan dengan dampak mematikan sanksi yang lebih luas: sejak tahun 1970, sanksi AS dan Uni Eropa telah menewaskan 38 juta orang, setara dengan populasi Ukraina atau Polandia, berdasarkan penelitian yang diterbitkan tahun lalu.

Sanksi internasional juga telah mengganggu impor obat-obatan di Iran, menyebabkan lonjakan harga hingga 300 persen untuk beberapa obat penting seperti obat anti-kejang, berdasarkan penelitian yang diterbitkan pada tahun 2023.

Sanksi juga telah berdampak buruk pada lingkungan di Iran. Farzanegan menjelaskan, sanksi telah menghambat penerapan standar bahan bakar yang lebih bersih dan memperlambat inovasi ramah lingkungan, yang menyebabkan peningkatan tingkat polusi udara di kota-kota seperti Teheran.

“Hal ini telah berdampak negatif yang terukur pada kemampuan kognitif anak-anak.”