Luas Mangrove Indonesia Meningkat pada 2025, Capai 3,45 Juta Hektare

BeritaNasional.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) resmi merilis Peta Mangrove Nasional (PMN) pada 2025.

Berdasarkan data itu, luas ekosistem mangrove di Indonesia tercatat mencapai 3.455.628 hektare (ha). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 seluas 3.440.464 ha.

Data ini ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 3438 yang ditandatangani pada akhir tahun lalu.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Darat KLH/BPLH, Puji Iswari, mengonfirmasi ekosistem pesisir ini kini tersebar merata di hampir seluruh pelosok negeri.

"Pada tanggal 23 Desember 2025, Menteri LH/Kepala BPLH telah menetapkan SK 3438 tentang Peta Mangrove Nasional Tahun 2025. Luas Mangrove pada tahun 2025 adalah 3.455.628 hektar yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia," ujar Puji Iswari pada Senin (19/1/2026).

Puji juga menambahkan bahwa dari seluruh provinsi di tanah air, hanya Papua Pegunungan yang tidak memiliki kawasan mangrove.

Papua Selatan memegang posisi puncak sebagai wilayah dengan hutan mangrove terluas di Indonesia. Berikut adalah rincian lima provinsi dengan sebaran mangrove terbanyak menurut PMN 2025:

• Papua Selatan: 622.288 ha
• Papua Barat: 326.666 ha
• Papua Tengah: 305.846 ha
• Kalimantan Timur: 239.805 ha
• Riau: 230.911 ha

Sebagai langkah konkret perlindungan, pemerintah kini menerapkan konsep Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM). Langkah ini merupakan implementasi dari PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Puji menjelaskan bahwa KLM merupakan unit perlindungan pada hilir daerah aliran sungai yang dipengaruhi interaksi darat dan laut, termasuk aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dalam penyusunannya, KLH menggandeng 38 perguruan tinggi dari berbagai daerah.

"KLH/BPLH menetapkan 123 KLM melalui SK.3330 tahun 2025 tentang Peta Indikatif Batas Kesatuan Lanskap Mangrove dengan luas total 5.205.361 hektara," jelasnya.

Pemerintah terus mengebut penyusunan KLM di berbagai wilayah. Setelah menyelesaikan empat provinsi pada 2024 dan tujuh provinsi pada 2025,termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Papua Barat Daya. Pemerintah kini membidik sisa wilayah lainnya.

"Tahun 2026, ditargetkan dilakukan penyusunan KLM di 26 provinsi," tandasnya.