DAU Diminta Lebih Pertimbangkan Karakteristik Geografis Provinsi Kepulauan

BeritaNasional.com -  Keadilan fiskal nasional melalui reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih mempertimbangkan luas wilayah laut dan karakteristik geografis provinsi kepulauan sangat penting diterapkan. Hal tersebut akan berdampak pada kebijakan transfer ke daerah (TKD) dengan tepat sasaran dan  benar-benar mencerminkan kebutuhan riil daerah.

Hal ini diserukan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang menekankan formula DAU dengan mempertimbangkan luas wilayah laut. 

“Formula DAU harus lebih mempertimbangkan luas wilayah laut. Ini bukan semata soal angka, tetapi soal keadilan bagi provinsi kepulauan yang memiliki tantangan pelayanan publik jauh lebih kompleks,” ujarnya di Ambon Maluku, Selasa (20/1/2026).

Hendrik yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menuturkan desakan reformasi kebijakan fiskal nasional merupakan amanat kolektif dari 38 provinsi di Indonesia, khususnya untuk menempatkan keadilan geografis sebagai pijakan utama dalam penyusunan TKD Tahun Anggaran 2026.

'Arah pembangunan nasional perlu diselaraskan agar tidak bersifat sentralistik dan top-down, melainkan dibangun melalui kemitraan yang lebih simetris antara pemerintah pusat dan daerah"

Ia menilai efektivitas pembangunan nasional sangat bergantung pada kesehatan fiskal pemerintah provinsi. Namun dalam praktiknya, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus koordinator pembangunan lintas kabupaten/kota, kerap menghadapi keterbatasan ruang gerak akibat regulasi anggaran yang terlalu kaku.

“Daerah diberikan tanggung jawab besar untuk mendukung target nasional, seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Tetapi fleksibilitas penggunaan anggaran justru semakin sempit,” ujarnya. (Antara)