China Enggan Komentari Pembentukan Board of Peace yang Dipimpin Trump

BeritaNasional.com - Pemerintah China enggan mengomentari resminya pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Dewan Perdamaian Gaza dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun.

Dewan Perdamaian Gaza resmi terbentuk dengan penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.

Piagam tersebut ditandatangani oleh para pemimpin atau perwakilannya yang berasal dari 20 negara yakni Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Bahrain, Azerbaijan, Bulgaria, Hongaria, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Maroko, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Yordania.

Presiden AS Donald Trump sebagai inisiator Dewan Perdamaian Gaza mengatakan lembaga tersebut akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani krisis global yang melampaui Jalur Gaza.

“Kami berkomitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali dengan indah. Ini akan menjadi rencana yang hebat, dan di situlah Dewan Perdamaian benar-benar dimulai,” kata Trump.

Ia menambahkan bahwa mandat dewan itu dapat diperluas ke isu-isu lain seiring keberhasilan upaya di Gaza.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan, keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza merupakan bukti diakuinya peran Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Palestina.

“Keanggotaan kita di dalamnya merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap diplomasi Indonesia serta pada posisi dan pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia dan, khususnya, perdamaian di kawasan tersebut,” kata Sugiono.

Menurut dia, bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza merupakan langkah konkret yang selaras dengan dukungan dan perjuangan Indonesia bagi bangsa Palestina demi mewujudkan kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Palestina ke depannya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut Dewan Perdamaian Gaza merupakan kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian di Gaza, dan Indonesia memiliki komitmen besar untuk berperan dalam mewujudkan hal tersebut bagi kebaikan rakyat Palestina.

Terlebih pos perbatasan di Rafah pun akan segera dibuka untuk masuknya bantuan kemanusiaan, selain itu Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) akan segera dibentuk untuk mewujudkan perdamaian di Gaza.

Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menyusul persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November 2025 atas resolusi 2803 yang diusulkan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump terkait penyelesaian konflik di Jalur Gaza.

Rencana AS untuk Gaza mengusulkan adanya pemerintahan internasional sementara di wilayah tersebut serta mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir.

Di dalam Dewan Perdamaian Gaza juga dibentuk Dewan Eksekutif/Dewan Pengarah Dewan Perdamaian Gaza yang terdiri dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, menantu Donald Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, miliarder AS yang juga CEO Apollo Global Management, Presiden Bank Dunia Ajay Banga dan penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.

Selain Dewan Perdamaian, dibentuk juga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) yang dipimpin teknokrat kelahiran Gaza Ali Sha'ath untuk mengawasi pemulihan layanan publik, pembangunan kembali institusi sipil dan stabilisasi kehidupan sehari-hari di Gaza.

Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Gaza adalah Nickolay Mladeno, diplomat sekaligus mantan Menteri Pertahanan Bulgaria yang bertugas menjadi penghubung antara Dewan Perdamaian dan NCAG serta mengawasi Dewan dalam seluruh aspek tata kelola, rekonstruksi, dan pembangunan Gaza.

Sumber: Antara