Thomas Djiwandono Tegaskan Komitmen Jaga Independensi BI Usai Jabat

BeritaNasional.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Thomas Djiwandono menegaskan akan menjaga independensi BI sebagai bank sentral. Ia juga akan menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter.

Pernyataan tersebut disampaikan Thomas usai resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur BI 2026-2031 dalam Rapat Paripurna DPR.

"Saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Thomas belum mengungkap siapa yang akan menjadi penggantinya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Sementara, Thomas telah menegaskan bahwa dirinya telah mundur sebagai kader Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025.

"Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan media yang selama ini mengikuti berita ini, saya terima kasih untuk berita-berita yang objektif terukur dan karena itu penting jg supaya masyarakat tahu cerita sebenarnya selama ini untuk itu saya ucapkan terima kasih," ucapnya.

Sementara, pimpinan DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menunjuk pengganti Thomas sebagai wakil menteri keuangan. DPR tidak ikut campur penunjukan posisi wakil menteri keuangan tersebut.

"Soal pergantian nanti Wamen ya karena Pak Thomas menjadi Deputi Gubernur BI, kita nunggu karena itu hak prerogatifnya Presiden dan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden kapan mau dilakukan pergantiannya," ujar Saan.

Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 mengesahkan penetapan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) 2026-2031. Laporan Komisi XI DPR terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI resmi disahkan.

"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat pengambilan keputusan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.