PKB Ikuti Keputusan Koalisi Pemerintah soal Ambang Batas Parlemen

BeritaNasional.com - Anggota DPR Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mengatakan, PKB akan mengikuti keputusan bersama koalisi pemerintah terkait ambang batas parlemen. Sampai saat ini, masalah ambang batas masih dibahas menyusul rencana revisi UU Pemilu.

"Sampai hari ini PKB sebagai partai yang masuk di dalam koalisi, ya tentu mengikuti koalisi tentunya," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2//2026).

Ketua DPW PKB NTB ini mengatakan, sikap partai terkait ambang batas parlemen akan diputuskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sampai saat ini PKB belum menyampaikan angka ideal ambang batas parlemen.

"Ya, saya sebagai anggota fraksi dari PKB tetap tegak lurus kepada Ketua Umum. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, ya tentu menjadi pegangan kita semua," ujar Lalu.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung penghapusan ambang batas. Tidak hanya untuk pemilihan presiden (Pilpres), tetapi juga pemilihan legislatif (Pileg)

"Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif," ujar Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

PAN meminta ambang batas parlemen menjadi 0 persen agar semua suara masyarakat yang masuk melalui Pemilu dapat ditampung. Berkaca pada Pemilu sebelumnya, banyak suara yang terbuang karena partai tidak lolos ke parlemen tersandung ambang batas.

"Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan apa pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta," ujarnya.