Malaysia Tetap Tolak Board of Peace Donald Trump

BeritaNasional.com - Pemerintah Malaysia menyatakan, pihaknya akan terus mempertahankan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan utama dunia dalam perdamaian global. Meski saat ini ada Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

"Malaysia akan terus mempertahankan peran PBB sebagai badan utama dunia dalam menjaga perdamaian global," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Lukanisman bin Awang Sauni di Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia, Kuala Lumpur.

Lukanisman mengatakan, Pemerintah Malaysia telah mencatat kekhawatiran para anggota dewan bahwa badan bentukan Presiden AS Donald Trump itu tidak seharusnya menjadi pengganti PBB.

Ia mengatakan, saat ini terdapat sedikitnya 12 negara, termasuk Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, serta Britania Raya yang telah menolak untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (BOP).

Sebagai contoh, kata Lukanisman, Prancis secara resmi menolak pembentukan badan tersebut karena dianggap menantang kerangka multilateralisme PBB, serta mengenakan biaya keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS. Hal itu tidak masuk akal.

Selain itu, Irlandia dan Spanyol juga menyatakan enggan bergabung dengan Dewan Perdamaian karena dinilai hanya menambah kerangka baru terhadap mandat PBB yang sudah ada.

"Bahkan, China dan Rusia turut mengkritik inisiatif ini sebagai sebuah strategi untuk mengesampingkan peran Dewan Keamanan PBB melalui platform yang dikendalikan secara sepihak," ujar Lukanisman.

Lukanisman menekankan, isu Palestina bukan semata-mata isu agama, melainkan merupakan isu kemanusiaan, hak asasi manusia, hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri serta hak kembali ke tanah air dan mendirikan sebuah negara berdaulat berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota.

Dia menyampaikan bahwa Malaysia berkomitmen tidak akan mengorbankan pendirian berprinsip hanya demi berada di meja perundingan yang tidak menjamin keadilan sejati bagi Palestina dan rakyatnya.

Malaysia siap memanfaatkan setiap saluran, baik melalui PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun ASEAN, untuk memastikan suara rakyat Palestina terus didengar di panggung internasional, sekaligus mendorong penyelesaian konflik secepatnya.

Sumber: Antara