Pemerintah Klarifikasi Peran TNI di Gaza: Fokus pada Stabilisasi dan Bantuan Medis

BeritaNasional.com - Belakangan ini jagat media sosial X sempat diramaikan dengan rencana Pemerintah Indonesia yang bakal mengirim 8.000 prajurit TNI untuk bertugas di wilayah Gaza, Palestina.

Pengiriman ini dilakukan Indonesia sebagai tindak lanjut setelah bergabung dalam Board of Peace (BoP)/Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Namun, narasi yang berkembang menyebut bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) bakal terlibat dalam upaya demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.

Atas beredarnya informasi tersebut, Beritanasional.com mencoba merangkum keterangan dari berbagai sumber terkait rencana pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Gaza.

Karo Informasi dan Hubungan Masyarakat Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa tujuan kehadiran prajurit TNI di Gaza adalah untuk mendukung stabilisasi dan misi kemanusiaan, yaitu pembangunan rekonstruksi dan pelayanan medis.

“Terkait pemberitaan tersebut, dapat kami tegaskan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam kerangka dukungan stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah unsur rekonstruksi serta pelayanan kesehatan/medis,” jelas Rico saat dihubungi, Kamis (12/2/2026).

Dengan demikian, Rico meluruskan informasi yang sempat ramai di media sosial terkait tugas prajurit TNI, yang disebut-sebut akan terlibat dalam demiliterisasi termasuk pelucutan senjata Hamas.

“Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia,” tuturnya.

“Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai,” sambungnya.

Sampai saat ini, terkait operasional maupun komposisi akhir prajurit yang dikerahkan tetap menunggu kejelasan mandat internasional, aturan misi, serta keputusan resmi Pemerintah.

“Namun prinsipnya, kontribusi Indonesia akan tetap berada dalam koridor stabilisasi, rekonstruksi, dan pelayanan kesehatan,” terang dia.