Gema Bangsa Dorong Skema Ambang Batas Fraksi

BeritaNasional.com - Partai Gema Bangsa memandang aturan ambang batas parlemen semestinya dievaluasi dalam penyusunan kekuatan politik di DPR RI.

Dalam Konsolidasi DPW DKI Jakarta, Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengajukan gagasan penerapan ambang batas fraksi sebagai mekanisme alternatif.

"Formula ini lebih menjamin keterwakilan suara rakyat. Sehingga suara rakyat tak ada yang hilang seperti pada Pemilu 2024 lalu," ujar Rofiq di Jakarta dikutip Kamis (26/2/2026).

Dirinya menyinggung ada 18 juta suara partai non parlemen yang tak terkonversi menjadi kursi.

Ia juga menyinggung adanya beberapa partai di Senayan memiliki usulan beragam terkait angka ambang batas, mulai 2 persen, tetap 4 persen, hingga 7 persen. 

Perdebatan ini berjalan seiring pembahasan Revisi UU Pemilu yang sudah masuk Program Legislasi Nasional Tahun 2026 di Badan Legislasi DPR. 

Sebagai informasi, lutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 juga meminta penyesuaian ketentuan sebelum Pemilu 2029.

Rofiq menjelaskan skema factional threshold atau ambang batas fraksi dinilai mampu menjaga keseimbangan antara representasi dan efektivitas kerja parlemen.

"Semua suara dihitung. Parlemen juga efektif karena tak semua partai otomatis membentuk fraksi," tuturnya.

Dengan formulasi tersebut, kata dia, jumlah fraksi di DPR tidak akan terlalu banyak. Partai kecil juga tetap memiliki ruang hadir tanpa kehilangan kesempatan membangun fraksi gabungan. 

Pendekatan serupa pernah diterapkan DPR pada periode hasil Pemilu 1999 dan 2004, serta masih berlaku di banyak DPRD.

"Jadi dihapus saja ambang batas parlemen. Pakai ambang batas fraksi yang lebih proporsional dan konstitusional," ucapnya.

"Suara pemilih tak hilang, fragmentasi politik di parlemen dapat terkendali," tuturnya.