Partai Gema Bangsa Ingatkan Pemerintah Pegang Teguh Prinsip Politik Bebas Aktif di Tengah Perang Iran

Oleh: Panji Septo R
Selasa, 03 Maret 2026 | 13:13 WIB
Ketua DPP Partai Gema Bangsa Bidang Luar Negeri Ary Oskandar. (BeritaNasional/Gema Bangsa)
Ketua DPP Partai Gema Bangsa Bidang Luar Negeri Ary Oskandar. (BeritaNasional/Gema Bangsa)

BeritaNasional.com - Partai Gema Bangsa menolak keras tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang dinilai memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia pun diingatkan untuk memegang teguh prinsip politik bebas aktif.

Ketua DPP Partai Gema Bangsa Bidang Luar Negeri Ary Oskandar menyatakan, penggunaan kekuatan bersenjata yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum internasional menempatkan stabilitas global dalam bahaya. 

"Penggunaan kekuatan bersenjata yang melampaui prinsip hukum internasional adalah bentuk arogansi kekuasaan yang mengancam perdamaian dunia dan membahayakan keselamatan umat manusia," ujar Ary dalam keterangan tertulis, Selasa (3/3/2026).

Ia juga menilai tidak ada alasan politik yang dapat dipakai untuk membenarkan perluasan perang, terlebih ketika tindakan tersebut memperbesar jumlah korban sipil. 

"Tidak ada justifikasi politik apa pun yang dapat membenarkan tindakan yang memperluas perang dan memperbesar korban sipil," kata dia.

Menurutnya, setiap tindakan intervensi bersenjata yang mengabaikan kedaulatan negara lain merupakan pelanggaran serius terhadap tatanan internasional. 

"Setiap bentuk intervensi bersenjata yang mengabaikan kedaulatan negara lain adalah pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas global," tururnya.

Ia menegaskan kembali bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dicapai melalui jalan kekerasan. 

"Perang bukan solusi. Perang adalah kegagalan diplomasi dan kegagalan kepemimpinan," kata Ary.

Ia pun menyebut, Indonesia harus memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam merespons situasi tersebut. 

"Indonesia, berdasarkan amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif, tidak boleh menjadi alat, tidak boleh menjadi pengikut, dan tidak boleh tunduk pada tekanan kekuatan global mana pun," ucapnya. sinpo

Editor: Kiswondari
Komentar: