Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Transisi Energi

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi guna mendorong penggunaan energi bersih sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dirinya ditunjuk sebagai ketua satgas tersebut. 

Hal itu disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” kata Bahlil.

Menurutnya, pembentukan satgas menjadi langkah pemerintah untuk mempercepat sejumlah program transisi energi, mulai dari pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi kendaraan berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik.

Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya mencapai 100 gigawatt dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun.

“Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” ujar Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya. 

Langkah ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menekan beban subsidi listrik.

“Karena dengan kita mengonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” ucap Bahlil.

Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan percepatan transisi energi juga bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi di tengah dinamika harga energi global.

“Pak Presiden meminta agar beberapa menteri terkait mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor dan harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” ujarnya.

Brian menambahkan, pemerintah juga tengah mendorong konversi kompor LPG menjadi kompor listrik. 

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada LPG subsidi serta menjaga stabilitas APBN.

“Ketika harga LPG naik, ketergantungan terhadap LPG subsidi dan beban subsidi itu harus kita kurangi sehingga APBN kita lebih stabil,” ujar Brian.