Soroti Biaya Politik Mahal, Ketua DPD RI Usul Efisiensi Pemilihan Kepala Daerah

BeritaNasional.com - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan efisiensi biaya politik. Sebab biaya politik yang mahal kerap menjadi penyebab kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Salah satu cara efisiensi adalah mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Sultan mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah yang asimetris. Sehingga, pada tingkat tertentu kepala daerah dipilih secara langsung, sementara pada tingkatan lainnya dipilih melalui DPRD.

"Saya nggak mau mengatakan oh ini yang paling benar, tapi beberapa pilihan itu ya efisiensi. Efisiensi itu bisa bentuknya nanti ada yang asimetris," ujar Sultan di kediamannya, kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.

Menurut Sultan, sistem ini menjadi jalan tengah karena ada pihak yang kontra terhadap penerapan kembali Pilkada melalui DPRD secara keseluruhan.

"Jadi modelnya bisa dipilih melalui DPRD tapi sebagian, atau bisa juga nanti model pilkada kita kan ada pilkada gubernur tingkat satu, ada pilkada kabupaten tingkat dua, ada pilwakot," jelasnya.

Sultan mencontohkan ada opsi gubernur dipilih DPRD, serta ada juga dari DPRD mengusulkan sejumlah nama ke pusat untuk dipilih presiden sebagai gubernur.

"Nah, itu masih nyambung dengan bahwa gubernur atau pemerintah provinsi itu adalah kepanjangan tangan pusat," ucapnya.

Sementara, untuk pemilihan bupati serta wali kota tetap diberlakukan pemilihan secara langsung.

"Atas nama demokrasi, bisa tetap walikota atau bupati tetap dipilih langsung masyarakat. Atau sebaliknya," ujarnya.