PKB Sebut Prabowo Ingin Penataan Pengamat agar Diskursus Kebijakan Lebih Berkualitas

BeritaNasional.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai Presiden Prabowo Subianto ingin menertibkan pengamat semangatnya untuk memperbaiki kualitas ruang publik dan diskursus kebijakan. Prabowo disebut bukan berupaya membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat.

Hal itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo bahwa mendapatkan informasi ada pengamat yang dibiayai untuk kritik pemerintah.

"Terkait pernyataan mengenai penertiban, kita yakin semangatnya adalah sebagai upaya memperbaiki kualitas ruang publik dan diskursus kebijakan, bukan untuk membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat," ujar Daniel kepada wartawan, dikutip Rabu (18/3/2026).

Daniel mengatakan, penyampaian pendapat dijamin konstitusi dan menjadi bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Jika ada pengamat yang menilai kinerja pemerintah kurang memuaskan, menurut Daniel, perlu diajak dialog untuk mencari solusi bersama.

"Jika ada pengamat atau pihak yang menilai kinerja pemerintah masih kurang memuaskan, sebaiknya diajak berdialog dan duduk bersama untuk mencari solusi bersama," katanya.

Daniel mengatakan, pemerintah bukan dewa, sehingga membutuhkan bantuan semua pihak termasuk masyarakat sipil sampai akademisi dan pengamat untuk menyelesaikan persoalan bangsa bersama-sama.

"Pemerintah itu bukan dewa yang bisa sendirian menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Kita membutuhkan kontribusi semua pihak, termasuk akademisi, pengamat, dan masyarakat sipil. Kritik bagian dari membangun bangsa menjadi lebih baik dan maju," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mengaku menerima laporan intelijen setiap hari dan mengaku mengetahui pihak-pihak yang berada di balik sejumlah narasi kritik terhadap pemerintah. 

“Saya punya data-data intelijen. Kalau dulu saya di luar pemerintah, sekarang saya presidennya. Tiap hari saya dapat laporan intel. Saya sudah tahu siapa yang membiayai,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).