PKS Sepakat Pemerintah Tunda Misi Perdamaian ke Gaza

BeritaNasional.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Ahmad Heryawan mendukung langkah pemerintah menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Politikus yang akrab disapa Aher ini menilai pendekatan melalui mekanisme PBB lebih tepat, terukur dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.

Ia mengatakan, situasi di Gaza hari-hari ini sangat dinamis dan penuh resiko. Maka perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, terutama menyangkut keselamatan personel dan kedaulatan negara lain.

"Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB," ujarnya dalam siaran pers dikutip Senin (23/3/2026).

Menurut Aher, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global. 

Karena itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional. Selain itu, pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut.

"Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional," jelasnya.

Aher mendorong pemerintah untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara sahabat dan lembaga internasional. Agar memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza. Karena itu, Indonesia sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif harus segera mengevaluasi keberadaan di BOP jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina.

"Mari kita seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif. Jika BOP tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BOP harus segera dievaluasi," pungkasnya.