Banjir Melanda 6 Kecamatan di Bogor, 816 Warga Terdampak

BeritaNasional.com -  Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor Jawa Barat, pada Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan banjir terjadi akibat hujan intensitas tinggi memicu peningkatan debit sungai.

Menurutnya, banjir tersebut menimbulkan dampak cukup luas di enam kecamatan dan tujuh desa di Kota Bogor.

“Kejadian ini dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi,” ujar Muhari dalam keterangan tertulis, Senin (20/4/2026).

“Menyebabkan debit air sungai meningkat dan meluap ke permukiman warga di sejumlah wilayah terdampak,” tambahnya.

Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Tamansari di Desa Sirnagalih, Kecamatan Jasinga di Desa Sipak, Kecamatan Ciomas di Desa Laladon dan Sukamakmur, Kecamatan Bojong Gede di Desa Kedung Waringin, Kecamatan Cibinong di Desa Pakansari, serta Kecamatan Sukaraja di Desa Cimandala.

BNPB mencatat total 217 kepala keluarga atau 816 jiwa terdampak. Selain itu, terdapat kerusakan pada sektor permukiman dan infrastruktur.

“Dari sisi kerugian materiil, tercatat sebanyak 209 rumah terdampak, satu unit rumah mengalami rusak sedang, serta satu ruas jalan turut terdampak,” kata Muhari.

Genangan air sempat mengganggu aktivitas masyarakat di beberapa titik, termasuk mobilitas warga. Penanganan segera dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.

Unsur yang terlibat antara lain BPBD Kabupaten Bogor, staf desa, dan RT setempat yang membantu proses evakuasi, pendataan, serta pembersihan.

Hingga Minggu malam, rumah terdampak telah dibersihkan dan genangan dilaporkan mulai surut. Aktivitas warga perlahan kembali normal.

BNPB, kata Muhari, tetap mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah.

“Masyarakat diharapkan selalu memantau informasi prakiraan cuaca dari instansi berwenang, menjaga kebersihan saluran air dan drainase, serta segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat lebih aman apabila terdapat tanda-tanda potensi bahaya,” kata dia.

Ia menambahkan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

“Semua pihak perlu terus meningkatkan kesiapsiagaan guna meminimalkan risiko, ancaman bahaya, serta dampak yang ditimbulkan,” tandasnya.