Termasuk RI, Banyak Negara Tolak Pungutan Kapal yang Lewat Selat Hormuz

BeritaNasional.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan, pemerintah RI mengikuti rapat terkait misi militer internasional untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Menurutnya, banyak negara yang menolak penarikan fee atau toll bagi kapal yang ingin melewati Selat Hormuz.

"Jadi saya mewakili Bapak Presiden hadir secara daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama bahwa negara-negara yang ikut di dalam konflik tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau toll bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Menurut Sugiono, penarikan fee tersebut bertentangan dengan kebebasan bernavigasi sehingga ia dengan lantang menolak hal tersebut.

"Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Kemudian karena di beberapa contoh ada praktek-praktek tersebut dilakukan di situ," ujar Sugiono.

Selanjutnya, forum tersebut juga terus mendukung upaya-upaya diplomatis dan negosiasi politis untuk menyelesaikan ketegangan di Selat Hormuz. 

Tak hanya itu, kata dia, terdapat rencana pengawalan bagi kapal-kapal yang melintas di Hormuz.

"Kemudian yang terakhir adalah adanya rencana, tentu saja ini akan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku ataupun mandat PBB bahkan waktu itu disampaikan, dalam rangka menempatkan apa yang disebut dengan peaceful military protection bagi kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz," jelasnya.

"Jadi kapal-kapal yang lewat di situ itu dikawal dalam misi mengawal untuk bisa lewat. Tapi tentu saja ini masih dalam pembicaraan yang lebih lanjut," tandas Sugiono.