Papdesi Siap Kawal Program MBG Lewat BUMDes, Mendes Respons Positif

BeritaNasional.com -  Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) sukses menggelar Musyawarah Nasional (Munas) II di Gedung Kementerian Desa PDTT, Jakarta, pada 10-11 Mei 2026.

Dalam momen ini, Ketua Papdesi Wargiyati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Papdesi untuk periode 2026-2031.

Acara ini dihadiri oleh jajaran petinggi negara, di antaranya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi, serta Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota.

Dampak Nyata Makan Bergizi Gratis di Desa

Dalam sambutannya, Wargiyati menegaskan komitmen penuh Papdesi untuk mengawal program prioritas pemerintah di bawah payung Astacita, mulai dari Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wargiyati mengapresiasi atas berlangsungnya program tersebut yang memiliki dampak ekonomi luar biasa dari program MBG yang sudah berjalan di desanya. Menurut dia, program ini bukan sekadar urusan perut, melainkan pembuka lapangan kerja bagi warga lokal.

“Kebetulan di desa saya ada MBG, warga saya bisa kerja di situ 50 orang. Biasanya ibu rumah tangga enggak punya penghasilan, sekarang bisa dapat di atas Rp2 juta per bulan. Itu sangat luar biasa bagi ekonomi keluarga,” ungkap Wargiyati saat memberikan pemaparan di Kemendes pada Senin (11/5/2026).

Ia juga menyoroti perluasan MBG bagi ibu hamil yang secara tidak langsung membantu meringankan beban Program Mandiri Perdesaan (PMP).

Wargiyati menyatakan para kepala desa tidak mempermasalahkan jika anggaran PMP berkurang, asalkan program strategis pemerintah lainnya masuk secara masif ke desa.

“Kami tidak keberatan anggaran berkurang, asal program lainnya masuk. Mohon dibantu dukungan-dukungan lainnya,” tuturnya.

Respons Mendes Yandri: Jadikan BUMDes Pemasok Utama

Mendengar aspirasi tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, merespons positif dengan rencana kolaborasi strategis. Ia ingin memastikan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Yandri menilai desa memiliki modal kuat karena memiliki ketersediaan bahan pangan yang lengkap.

"Semoga nanti rantai pasok MBG itu bisa melibatkan BUMDes. Karena mereka punya ikan nila, lele, ayam petelur, hingga sayuran. Semuanya ada di desa," tutur Yandri di hadapan peserta Munas.

Ia juga menekankan rekomendasi dari Munas II Papdesi ini sangat dinantikan untuk disampaikan kepada para pemegang kebijakan.

Tujuannya, program presiden benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat desa sekaligus mencegah terjadinya kekosongan penduduk di desa seperti yang dialami negara maju.

“Kita ingin memastikan semua program Bapak Presiden benar-benar terlaksana. Kita tidak ingin seperti Jepang, di mana saat ini 93 persen desanya kosong. Kita harus pastikan desa tetap hidup dan berdaya ekonomi,” tandas Yandri.

Menko Pangan Ingatkan SPPG Wajib Belanja ke Desa

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen pemerintah untuk menghidupkan ekonomi desa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam arahannya, Zulhas mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengambil suplai bahan baku langsung dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes).

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perputaran uang dari program besar pemerintah tidak lari ke kota, melainkan tetap berputar dan menyejahterakan warga desa.

Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dirinya telah menyusun aturan tata kelola yang ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional. Ia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki pilihan lain selain bermitra dengan potensi lokal yang ada di desa tersebut.

"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," tegas Zulhas saat berpidato di Kementerian Desa di Jakarta pada Senin (11/5/2026).

Sebagai Ketua Tim Tata Kelola, Zulhas memastikan regulasi ini sudah dipatenkan. 

"Saya sudah buat, SPPG harus membeli supplier-nya dari desa," tambahnya.

Tidak main-main, Menko Pangan juga menyiapkan sanksi berat bagi unit SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa. 

Zulhas menyebut akan ada sistem peringatan berjenjang yang berujung pada penghentian izin operasi.

"Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," cetus Zulhas dengan nada bicara yang lugas.

Instruksi ini, menurut Zulhas, merupakan pengejawantahan dari visi Presiden untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi desa. 

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi petani, peternak, dan nelayan di desa.

"Itu juga perintah Bapak Presiden. Desa harus hidup," tandasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional, sekaligus mencegah migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota akibat minimnya lapangan kerja di daerah asal.