Megawati Tegaskan PDIP sebagai Penyeimbang, Golkar: Politik adalah Sikap dan Tindakan

BeritaNasional.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menanggapi surat internal Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menegaskan posisi sebagai partai penyeimbang. Sarmuji mengatakan, posisi politik PDIP apapun tidak jadi masalah, karena masyarakat yang akan menilai.

"Terserah PDI Perjuangan saja, mau posisi apa silahkan saja. Nanti rakyat yang menilai," katanya kepada wartawan, dikutip Minggu (12/7/2026).

Sarmuji menghormati langkah PDIP tersebut. Namun, menurutnya yang paling penting dalam politik adalah sikap dan tindakan.

"Kami menghormati saja. Tapi kalau saya sendiri politik adalah sikap dan tindakan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan sebuah surat yang menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Dalam surat ini, Megawati menjelaskan makna PDIP sebagai penyeimbang.

Surat tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (8/7/2026). Megawati menegaskan, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur konstitusi. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi blok kekuasaan, namun, Demokrat yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

"Saya juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh bergerak ke arah pemusatan kekuasaan yang melemahkan mekanisme pengawasan dan koreksi. Demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi keselamatan bangsa dan negara. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat," tulis Megawati dalam surat tersebut.

"Dalam konteks itulah PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang," tegasnya.