Megawati Jelaskan Makna Partai Penyeimbang, PDIP Siap Dukung dan Kritik Pemerintah

BeritaNasional.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan sebuah surat yang menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Dalam surat ini, Megawati menjelaskan makna PDIP sebagai penyeimbang.

Surat tersebut dibenarkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (8/7/2026). Megawati menegaskan, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi sebagai kategori ketatanegaraan yang diatur konstitusi. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi blok kekuasaan, namun, Demokrat yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

"Saya juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh bergerak ke arah pemusatan kekuasaan yang melemahkan mekanisme pengawasan dan koreksi. Demokrasi yang sehat justru memerlukan keseimbangan kekuasaan, penghormatan terhadap supremasi konstitusi, serta keberanian moral untuk menyampaikan kritik dan koreksi demi keselamatan bangsa dan negara. Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat," tulis Megawati dalam surat tersebut.

"Dalam konteks itulah PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang," tegasnya.

Megawati menjelaskan, dalam perspektif konstitusi dan ketatanegaraan tidak dikenal oposisi sebagai institusi negara seperti dalam sistem parlementer. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan presiden tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR dan tidak dapat dijatuhkan karena kehilangan dukungan politik di parlemen. Berbeda dengan sistem parlementer yang pemerintahan dibentuk partai atau koalisi mayoritas di parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan parlemen.

Dalam UUD 1945 tidak dikenal status hukum partai oposisi atau oposisi resmi. Megawati menegaskan, konstitusi mengatur pembagian kekuasaan dan mekanisme saling mengawasi serta saling mengimbangi (checks and balances). Seluruh anggota DPR memikul fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Dengan demikian, seluruh anggota legislatif yang berasal dari PDI Perjuangan memiliki kewajiban konstitusional yang sama untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan bukanlah hak eksklusif pihak yang disebut oposisi, melainkan amanat konstitusi yang melekat pada seluruh lembaga perwakilan rakyat," tegasnya.

Megawati menjelaskan, tidak dikenalnya oposisi sebagai institusi ketatanegaraan yang dianut PDIP mengakar pada sejarah perjalanan politik partai. Saat dinamika politik nasional di era Orde Baru pada 1996, Megawati menolak penyebutan sebagai pemimpin oposisi.

"Saya menyatakan bahwa perjuangan yang dilakukan bukanlah untuk membangun politik oposisi sebagaimana dikenal dalam sistem parlementer, melainkan untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi, supremasi konstitusi, kedaulatan rakyat, dan hak-hak politik warga negara," kata Megawati.

Penolakan itu karena Indonesia tidak mengenal pembelahan permanen antara pemerintah dan oposisi. Sebab demokrasi Indonesia membuat kekuatan politik uang memiliki tanggungjawab bersama menjaga kehidupan konstitusional, mengawal jalannya pemerintahan dan memastikan kekuasaan negara tetap dijalankan bagi kepentingan rakyat.

Pilihan politik PDIP sebagai penyeimbang juga didukung kajian ilmu politik modern. Terutama pemikiran Robert Dahl dan Giovanni Sartori.

Dalam kerangka pemikiran Dahl, bodo memposisikan representasi sikap politik yang menilai setiap jenis berdasarkan substansi dan manfaat bagi rakyat bukan berdasarkan siapa yang mengusulkan ataupun semata-mata berdasarkan posisi di dalam atau luar pemerintahan.

"Karena itu, ketika PDI Perjuangan menyatakan kesiapan untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan nasional, serta mewujudkan keadilan sosial, dan pada saat yang sama menyatakan kesediaan untuk mengkritik dan mengoreksi kebijakan yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi dan kepentingan publik, sesungguhnya PDI Perjuangan sedang menjalankan bentuk oposisi yang paling rasional dan bertanggung jawab dalam perspektif Robert Dahl. Politik yang demikian tidak dikendalikan oleh logika perebutan kekuasaan semata, melainkan oleh logika kebijakan dan pengabdian kepada rakyat," jelas Megawati.

Sementara, dalam pemikiran Sartori mengenalkan konsep responsible opposition yaitu sebagai oposisi tidak sekadar menolak dan mengkritik, tapi juga memikul tanggungjawab terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan dan kehidupan negara secara keseluruhan.

Dalam pengertian Sartori inilah PDIP memposisikan sebagai partai penyeimbang. PDIP tidak menempatkan sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori.

"PDI Perjuangan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan pada saat yang sama melakukan kritik, koreksi, dan pengawasan terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Megawati.

Maka itu PDIP menggunakan istilah partai penyeimbang atas pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoritis. Istilah ini merupakan sikap ideologis dan konstitusional.

"Partai penyeimbang adalah partai yang menjalankan fungsi checks and balances secara bertanggung jawab, dengan menempatkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan kekuasaan," tegas Megawati.

Presiden kelima RI ini menegaskan, PDIP sebagai partai penyeimbang tidak menjadi kekuatan yang menolak pemerintah. PDIP mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

"Karena itu, PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang tidak menempatkan diri sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori. Terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, memperkuat kedaulatan nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujarnya.

PDIP, kata Megawati, juga memiliki kewajiban moral, politik dan konstitusional untuk memberikan kritik, koreksi, dan alternatif solusi secara konstruktif atas kebijakan yang berpotensi menjauhkan penyelenggaraan negara dari amanat Pancasila dan UUD 1945, melemahkan demokrasi, mengabaikan kepentingan rakyat atau mengurangi fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan.

"Bagi PDI Perjuangan, menjadi partai penyeimbang bukanlah pilihan taktis yang ditentukan oleh konfigurasi kekuasaan sesaat. Posisi tersebut merupakan konsekuensi ideologis dari jati diri partai sebagai partai ideologis sekaligus partai pelopor yang berwatak kerakyatan, nasionalis, dan berkehendak menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi penyeimbang merupakan bentuk tanggung jawab historis untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia tetap berada dalam rel konstitusional, kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol, dan negara senantiasa hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Megawati.

"Dengan semangat itulah PDI Perjuangan akan terus berdiri tegak sebagai partai penyeimbang yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita- cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia," tutupnya.