Prabowo Dorong UMKM Tumbuh, Pemerintah Tambah Anggaran hingga Rp1 Triliun

BeritaNasional.com - Pemerintah terus memperkuat strategi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan perlindungan sosial, serta percepatan pengentasan kemiskinan nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Muhaimin menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian serius terhadap penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan seluruh program yang telah berjalan dengan dorongan lebih kuat agar UMKM semakin berkembang.

“Bapak Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Muhaimin.

Ia menjelaskan pemerintah juga mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk membuka akses lebih luas bagi UMKM. Termasuk pemanfaatan aset yang belum optimal untuk ruang pemasaran, pameran produk, hingga penyelenggaraan festival UMKM.

Selain itu, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran untuk memperkuat sektor tersebut.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” imbuh Muhaimin.

Di bidang perlindungan sosial, Muhaimin menyampaikan bahwa alokasi APBN telah mencapai Rp508,2 triliun. Dana tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Muhaimin juga menegaskan pemerintah tengah mengintegrasikan data penerima manfaat agar lebih akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Targetnya, kemiskinan ekstrem dapat ditekan hingga nol persen pada 2026, serta kemiskinan umum turun menjadi lima persen pada 2029.

“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Muhaimin.