Prabowo Minta Sederhanakan Perizinan bagi Pengusaha dan Investor

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan mengenai penyederhanaan birokrasi perizinan bagi pengusaha dan investor di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Prabowo saat berpidato di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Rabu (13/5/2026). 

Mantan menteri pertahanan tersebut menyoroti keluhan para pelaku usaha terkait lamanya proses perizinan di Indonesia yang jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Prabowo menekankan kerumitan regulasi sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ia meminta praktik tersebut segera dihentikan demi mendukung iklim investasi.

‘’Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,’’ ucap Prabowo.

Ketua umum Partai Gerindra ini membandingkan efisiensi birokrasi di Indonesia dengan negara lain. 

‘’Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun? Regulasi sederhanakan. Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang,’’ tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden mengungkap adanya praktik pungutan liar dalam proses tersebut. 

‘’Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar. Sudah kita sederhanakan, ada KL-KL (kementerian/lembaga) yang bikin lagi peraturan menteri, peraturan teknis, peraturan ini,’’ tuturnya.

Minta Mensesneg Bentuk Satgas Deregulasi

Sebagai langkah konkret, Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk segera membentuk tim khusus guna memangkas aturan yang menghambat.

‘’Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi. Sederhanakan ya, jangan persulit,’’ jelasnya.

Presiden menegaskan pentingnya keberpihakan kepada pengusaha yang jujur. 

‘’Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,’’ tuturnya.

Prabowo juga mencermati perizinan yang tidak masuk akal dapat berdampak fatal pada layanan publik, seperti kesehatan.

‘’Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian ya. Perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal ya kan,’’ katanya.

Beliau mencontohkan hambatan pada suplai gas medis. ‘’Saya monitor masalah impor kalau tidak salah gas ya untuk rumah sakit. Dipersoalkan ini itu, ini itu akhirnya suplai gas kita sangat tipis untuk rumah sakit hanya soal izin-izin,’’ ujarnya.