Komisi IV DPR Soroti Ketimpangan Lahan Petani di Indramayu

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan yang masih dialami petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Ia menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat petani sulit meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.

“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektare. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektare,” ujar Rokhmin dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (16/5/2026).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai persoalan agraria tidak hanya terjadi di Indramayu, tetapi merupakan masalah nasional terkait ketimpangan penguasaan aset produksi di Indonesia.

“Ada 0,2 persen pengusaha besar yang punya lahan sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia,” tuturnya.

Rokhmin menegaskan reforma agraria harus dijalankan secara lebih serius agar petani dan nelayan memperoleh akses ekonomi yang lebih adil.

Menurutnya, tanpa pembenahan distribusi lahan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil akan sulit tercapai.

“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyat,” kata Rokhmin.

Selain persoalan agraria, ia juga menyoroti kondisi ekonomi di jalur Pantura Jawa Barat.

Rokhmin menilai aktivitas industri dan perdagangan di sejumlah wilayah mulai mengalami perlambatan, yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.

Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan.