DPR Minta BGN Audit SPPG yang Janggal

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit kejanggalan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu menanggapi pernyataan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait ada dugaan pembengkakan anggaran Rp1 triliun per bulan karena jumlah SPPG berlebih.

"Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," ucap Yahya kepada wartawan dikutip Minggu (14/6/2026).

BGN diminta berhati-hati dalam transaksi pembayaran SPPG. Jika ada penyimpangan, Yahya mengusulkan SPPG yang terlibat diberhentikan sementara.

"BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur," kata Yahya.

"Jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," sambungnya.

Jajaran BGN yang baru didorong melakukan evaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis secara ketat.

"Ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," pungkasnya.