Bahlil Janji Warga Lokal Diprioritaskan Bekerja di Proyek LNG Abadi Masela

BeritaNasional.com -  Pemerintah memastikan warga lokal akan diprioritaskan bekerja dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku. 

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri groundbreaking proyek tersebut pada Kamis (16/7/2026) kemarin.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah bersepakat menyiapkan sumber daya manusia dari Maluku untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di proyek tersebut. 

Menurutnya, sebagian putra daerah bahkan telah dikirim untuk menempuh pendidikan khusus di bidang miinyak dan gas (migas).

“Sebagian anak (daerah) sudah dikirim untuk sekolah di Cepu, di Akademi Migas milik (Kementerian) ESDM (Politeknik Energi dan Mineral Akamigas). Dan mereka semuanya akan kita serap untuk bekerja di proyek Blok Masela (Proyek LNG Abadi Masela),” kata Bahlil, dikutip Jumat (17/7/2026).

Ia menegaskan, tenaga profesional yang direkrut akan diprioritaskan berasal dari daerah setempat. 

Apabila kebutuhan tenaga kerja belum terpenuhi, barulah dilakukan perekrutan dari daerah lain maupun luar negeri.

“Lapangan pekerjaan yang profesional kita ambil dulu dari tier satu dan tier dua. Jangan sampai anak-anak daerah di sini menganggap investasi masuk, tapi tidak memprioritaskan mereka,” terangnya.

Bahlil pun mengungkapkan, pembangunan Blok Masela diperkirakan membutuhkan sekitar 12 ribu tenaga kerja langsung selama masa konstruksi. 

Selain itu, proyek tersebut juga berpotensi menciptakan lapangan kerja tidak langsung hingga tiga kali lipat atau sekitar 36 ribu pekerja.

Saat memasuki masa operasi, Proyek LNG Abadi Masela diproyeksikan menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja, dengan komitmen pemerintah agar sebagian besar pekerjanya berasal dari warga lokal.

Selain tenaga kerja, Bahlil juga meminta agar pelaku usaha lokal dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut.

“Prioritaskan pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan Bapak Presiden,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut.

“Jangan main KKN. Jangan karena tim sukses terus kalian dorong (KKN), gak boleh. Harus profesional,” tandasnya.