Ini Posisi untuk Jokowi Jika Gabung Golkar, Bisa Jadi Ketua Umum?

BeritaNasional.com - Politikus senior Golkar, Idrus Marham mengungkap beberapa posisi terhormat yang bisa ditempati Presiden Joko Widodo apabila bergabung dengan Partai Golkar. 

"Ya posisi terhormat misalkan ketua umum, posisi terhormat ada ketua dewan pembina, dan di samping itu masih ada lagi ketua dewan penasehat. Ada lagi ketua dewan kehormatan, dan lain-lain sebagainya," kata Idrus di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Namun, menurut Idrus, posisi yang berfungsi sebagai operasional partai adalah ketua umum atau ketua dewan pembina.

"Tetapi yang lebih operasional itu adalah ketum dan ketua dewan pembina," katanya.

lebih lanjut Idrus menegaskan tinggal bagaimana nanti mengatur pembagian jatah antara Jokowi dengan Airlangga nanti. 

Serta beberapa nama politikus Golkar yang mengincar kursi ketua umum seperti Bahlil Lahadalia dan Bambang Soesatyo. Juga nama-nama senior Golkar seperti Aburizal Bakrie, Luhut Binsar Pandjaitan, sampai Akbar Tandjung.

"Ini kan semua bisa dibicarakan sebagai keluarga besar. Yang penting satu komitmen bersama, kehadiran kita bersama di situ adalah dalam rangka untuk membesarkan Golkar sehingga ke depan betul-betul Golkar semakin mantap posisinya sebagai partai utama di republik ini dan menjadi penentu arah pembangunan nasional ke depan menuju 2045," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah menjadi keluarga besar Partai Golkar. 

"Bagi kami Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah masuk dalam keluarga besar Golkar. Tinggal tentunya formalitasnya saja," kata Airlangga di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Airlangga percaya diri bahwa Jokowi dan Gibran akan menjadi kader Golkar. Karena Jokowi sudah sangat dekat dengan Partai Golkar. Serta Gibran menjadi calon wakil presiden mendapatkan mandat resmi dari Golkar.

"Bahwa Pak Jokowi itu dekat dengan Partai Golkar, dan kedua, Pak Gibran itu mendapatkan mandat dari Partai Golkar melalui mekanisme Rapimnas resmi," kata menko perekonomian ini.