PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Serahkan ke Prabowo

BeritaNasional.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak masalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. 

PAN tidak punya permasalahan bila ada partai baru yang bergabung.

"Kalau PAN itu siapa saja yang diajak koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Saya sudah berulang menyampaikan kalau bagi PAN tidak ada persoalan kalau ada partai baru mau gabung kepada Pak Prabowo sebagai penguatan dalam membangun bangsa ke depan," ujar Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan, dikutip Selasa (30/4/2024).

PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih apakah PKS dipersilahkan bergabung atau tidak. Namun, menurut Yandri, PKS juga sudah terbiasa di dalam pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Itu diserahkan kepada Pak Prabowo, tapi kan PKS juga sudah terlatih di luar (pemerintahan) kan. Bagi PKS di dalam dan di luar ya sama aja," kata Yandri.

Yandri menilai dalam demokrasi tetap diperlukan partai yang menjadi oposisi. Yandri mengatakan, di luar atau di dalam sama terhormatnya.

"Nah tapi memang dalam demokrasi kita, kontrol di luar itu juga perlu, gitu loh. Partai di luar pemerintahan juga diperlukan dan sama terhormatnya itu di dalam tau pun di luar. Nah saya nggak tahu PKS diajak atau nggak, PAN masih belum dapat informasi. Haknya Pak Prabowo untuk mengajak atau pun tidak mengajak, dan keputusan di luar PAN kami juga nggak bisa intervensi," jelas wakil ketua MPR RI ini.

Sebelumnya, wacana PKS yang membuka pintu kerjasama mendukung pemerintahan yang akan datang terus bergema.

Namun ada beberapa hal yang disorot oleh Gelora, yakni sikap PKS terhadap Prabowo-Gibran dan Presiden Jokowi.

“Seingat saya di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran selama proses kampanye," ujar Mahfuz dalam keterangan tertulis dikutip Senin (29/4/2024).

Mahfuz lantas mengutip beberapa narasi Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan agar tidak membuat pernyataan yang membelah politik dan ideologi. 

“PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat,” tuturnya.