Jelang Pilkada 2024, Menko Polhukam: Perkiraan Intelijen Harus Tajam dan Akurat!

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto meminta aparat intelijen keamanan untuk mengantisipasi potensi konflik pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Hadi mengatakan, aparat intelijen harus terus melakukan perencanaan, latihan, pengumpulan bahan keterangan, dan penggalangan dengan hati-hati dan cermat.

Hal itu diucapkan Hadi saat menghadiri rapat kerja teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen 2024 dengan tema 'Intelijen Keamanan Polri yang presisi siap mengamankan penyelenggaraan Pilkada dan Agenda Nasional 2024 guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan' pada Selasa (28/5/2024) kemarin.

“Pilkada tahun 2024 dilaksanakan serentak. Back up pengamanan oleh TNI/Polri akan berkurang sehingga perkiraan intelijen harus tajam dan akurat untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang akan terjadi dan berimplikasi kontingensi,” kata Hadi.

Hadi berharap, intelijen keamanan Polri harus bisa menjadi penjuru terdepan dalam mengamankan Pilkada sebagai fungsi preventif. 

“Intelijen harus dapat mengelola potensi-potensi gangguan Kamtibmas dan mereduksi potensi tersebut untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat demi terciptanya pelaksanaan Pilkada yang aman, lancar, dan damai,” ujar Hadi.

Lebih lanjut, Hadi juga mengingatkan salah satu tantangan yang akan dihadapi pada Pilkada 2024, yakni adanya empat provinsi baru yang akan melaksanakan Pilkada untuk pertama kalinya. 

Keempat provinsi itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.

“Politik identitas dan uang, provokasi melalui media sosial, hate speech, dan beredarnya berita bohong adalah tantangan lainnya yang akan dihadapi kita semua menjelang Pilkada nanti,” tegas Hadi.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh peserta rakernis untuk bersama-sama mengantisipasi konflik pada dua tahapan krusial Pilkada, yaitu Tahapan Persiapan dan Tahapan Pelaksanaan.

“Tahapan persiapan itu pada saat pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panwas, dan penyusunan daftar pemilih. Tahapan pelaksanaan, yaitu penetapan Paslon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi, dan penetapan Calon Terpilih,” tandasnya.