Pemerintah Akan Tindak Tegas Premanisme Berkedok Ormas yang Meresahkan dan Mengganggu Investasi

BeritaNasional.com -  Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hari ini menggelar Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga yang secara khusus membahas masalah premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan masyarakat.

Rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam, Budi Gunawan, didampingi Wamenko Polhukam, Lodewijk F. Paulus, menghasilkan pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“Hal ini dilakukan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial,” kata pria yang akrab disapa BG dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Menurut BG, pemerintah tidak akan ragu menindak tegas segala bentuk premanisme yang berlindung di balik aktivitas ormas, karena hal tersebut meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu iklim investasi maupun kegiatan usaha.

“Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, serta menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” ujarnya.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa ruang publik tidak dikuasai oleh intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan oleh kelompok-kelompok tertentu,” tambahnya.

Adapun rapat tersebut turut melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kejaksaan Agung, TNI, Polri, Kantor Staf Kepresidenan, Kantor Komunikasi Kepresidenan, BIN, serta BSSN.

“Operasi penanganan premanisme dan ormas yang meresahkan ini akan dilaksanakan secara sinergis oleh jajaran TNI-Polri bersama seluruh kementerian/lembaga, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya,” tutup BG.