Transformasi Kemenhaj Fokus pada Integritas dan Pelayanan Jemaah Haji

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan transformasi penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya bergantung pada penyempurnaan sistem dan regulasi, tetapi juga perubahan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dan mengutamakan kepentingan jemaah.

Hal itu disampaikan Dahnil saat memberikan pengarahan dan motivasi bertajuk "Bekerja Profesional, Efektif, dan Amanah demi Kemabruran dan Kemaslahatan Jemaah Haji" dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (5/7/2026).

Menurut Dahnil, transformasi Kementerian Haji dan Umrah harus diwujudkan tidak hanya melalui perubahan kelembagaan, tetapi juga lewat pembaruan pola pikir, budaya kerja, dan komitmen seluruh jajaran kementerian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah.

"Kemenhaj harus benar-benar berwajah baru. Mari kita mulai tradisi baru dan budaya kerja baru yang lebih baik. Walaupun kita berasal dari institusi yang berbeda, tujuan kita hanya satu, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia," ujar Dahnil dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Dahnil menilai wajah baru Kementerian Haji dan Umrah harus dibangun di atas fondasi integritas. Amanah mengelola penyelenggaraan ibadah haji, kata dia, merupakan kepercayaan besar yang harus dijaga melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menekankan seluruh proses penyelenggaraan haji harus dilakukan secara terbuka serta bebas dari praktik-praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.

"Kalau ada KBIH, travel, atau siapa pun yang menjadikan jemaah sebagai komoditas, maka itu akan menjadi perhatian serius kita. Tugas kita adalah memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, dan bermartabat," tegasnya.

Selain itu, Dahnil mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang lebih dekat dengan jemaah. Menurutnya, setiap kebijakan dan pelayanan harus selalu menempatkan kepentingan jemaah sebagai prioritas utama.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Dahnil mendorong penerapan konsep One Stop Service agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan efisien.

Ia menjelaskan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji harus didukung perencanaan yang matang pada setiap tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pengadaan layanan, rekrutmen petugas, pembinaan dan manasik jemaah, proses pemvisaan, pemberangkatan, operasional di Tanah Suci, hingga evaluasi sebagai dasar penyempurnaan penyelenggaraan pada musim haji berikutnya.

Menurutnya, seluruh tahapan tersebut merupakan satu siklus pelayanan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

"Ketika perencanaan dilakukan dengan baik, maka seluruh tahapan penyelenggaraan juga akan berjalan dengan baik. Karena itu, evaluasi hari ini adalah bagian penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang semakin berkualitas pada musim haji berikutnya," tutup Dahnil.

Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M menjadi forum konsolidasi nasional bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026 sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang.