Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke Senayan

BeritaNasional.com - Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak DPP PPP segera menggelar Muktamar pada tahun 2024. Hal ini sebagai bentuk evaluasi menyeluruh karena penurunan suara PPP di Pemilu 2024 yang menyebabkan partai gagal lolos ke DPR.

Empat Majelis PPP membuat surat tertanggal 1 Mei 2024 ditujukan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Surat ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhammad Romahurmuziy.

Pada poin keenam, mendesak DPP PPP melakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Suara PPP secara nasional mengalami penurunan, serta status pelaksana tugas ketua umum PPP menyiratkan jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal.

Maka itu, perlu dilakukan evaluasi dengan forum Muktamar. Majelis meminta Muktamar dilakukan pada tahun 2024, paling lambat tiga bulan setelah surat diterima.

"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah Muktamar. Karenanya, kami meminta agar Muktamar digelar pada tahun 2024, selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima," tulis surat tersebut, dikutip Rabu (19/6/2024).

Berhubungan dengan Muktamar itu, Majelis meminta tidak ada pemecatan, penggantian dan perubahan fungsionaris DPP, pimpinan DPW, DPC, dan PAC.

"Bahwa, untuk menjaga kondusifitas Partai sampai dengan pelaksanaan Muktamar, kami meminta agar tidak dilakukan pemecatan, penggantian, dan perubahan, Fungsionaris DPP, Pimpinan DPW, Pimpinan DPC dan Pimpinan PAC," tulis Majelis.

Majelis juga meminta permohonan maaf dan klarifikasi dari pengurus DPP PP. Sampai hari ini Majelis belum mendapatkan penjelasan atas penurunan suara partai.

"Karenanya Majelis-majelis menyatakan keprihatinan yang mendalam atas hal yang baru pertama kalinya terjadi selama 11 kali PPP mengikuti Pemilu. Namun demikian, kami belum pernah mendapati adanya klarifikasi dan permohonan maaf dari Pengurus Harian DPP PPP selaku eksekutif Partai atas tidak lolosnya PPP sementara ini," tulis Majelis dalam surat ini.

DPP PPP juga diminta untuk segera menggelar Mukernas untuk menetapkan hal-hal strategis untuk menentukan sikap pemerintahan mendatang.

"Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum Permusyawaratan Partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Kerja Nasional {Mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," tulis Majelis.

Pada poin terakhir, tertulis bahwa pengurus DPP telah mengabaikan surat agar unsur Majelis dilibatkan dalam penetapan caleg. Maka itu, Majelis mendesak surat kali ini diperhatikan.

"Padahal surat tersebut lahir atas nama kolektif dan kolegialitas, asas yang merupakan kesepahaman pada saat Saudara diangkat sebagai PLT Ketua Umum PPP. Karenanya kami meminta agar saran-saran yang kami sampaikan melalui surat ini diperhatikan secara seksama demi kebesaran PPP," tulis surat ini.