Jakarta Butuh Rp 600 Triliun Jadi Kota Global, Heru: Memang Butuh Biaya Banyak

BeritaNasional.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono buka suara soal pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Joko Agus Setyono yang menyebut bahwa Jakarta butuh Rp600 triliun untuk menjadi kota global.

Heru mengatakan, dana tersebut salah satunya digunakan untuk membangun transportasi umum dan subsidi bagi masyarakat Jakarta agar bisa menggunakannya dengan harga yang terjangkau.

"Pembangunan DKI tidak bisa berhenti. Ada pembangunan MRT, ada pembangunan LRT, dan ada subsidi-subsidi lainnya," kata Heru kepada wartawan di Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Heru berujar, pembangunan di Jakarta dan perawatannya memang butuh anggaran yang besar.

"Memang membangun Jakarta butuh biaya banyak termasuk merawatnya," ujar Heru.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono mengungkapkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat Jakarta menjadi kota global adalah Rp600 triliun.

Joko mengatakan, besaran anggaran ini ia peroleh berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun," kata Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Bersama Kemendagri, Selasa (9/7/2024).

Sebagai informasi, Jakarta menjadi kota global merupakan amanat dari Undang-Undang Provinsi Daerah khusus jakarta (DKJ). Sebab, Jakarta tak akan lagi menjadi Ibu Kota pada 2024 dan pusat pemerintah akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Lantas, Joko menyebut bahwa APBD DKI Jakarta hanya berkisar di angka Rp80-84 triliun. Maka dari itu, terdapat kekurangan dana yang cukup besar agar Jakarta bisa setara dengan kota global di dunia.

"APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp80-84 triliun. Kalau kita melihat ke dalam lagi, postur APBD kita untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30 persen, belanja pegawai sudah mencapai 34 persen, belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen," rinci Joko.