Diduga Monopoli Kuota Mikrotrans, KWK Beri Penjelasan Begini

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar buka suara soal pernyataan beberapa operator Mikrotrans yang menyebut dirinya memengaruhi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) agar memberikan kuota operasional lebih banyak kepada Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

Taufik menegaskan Transjakarta tak menganakemaskan KWK. Sebab, angkot KWK yang baru terintegrasi dengan Transjakarta baru mencapai angka 51,2 persen atau setara dengan 1.435 angkot.

"Iya, itu enggak benar ya ampun. Betul kami akui ada 1.435 yang gabung Mikrotrans. (Kuota integrasi KWK dengan Transjakarta) hanya 44 persen yang terintegrasi. Realisasinya (yang terintegrasi) 1.435 itu hanya 51 persen," kata Taufik kepada wartawan pada Rabu (31/7/2024). 

Ketua Umum KWK itu memerinci total seluruh angkot yang dimiliki KWK adalah 6.238 unit. Sementara itu, kuota yang diberikan kepada KWK untuk bergabung dengan JakLingko bersama Transjakarta adalah 2.801 alias 44,9 persen.

Namun, angkot yang baru mengaspal di Jakarta mencapai 1.435 unit atau 55,2 persen.

"Ini yang lain sudah 97 persen, 75 persen, kami enggak ada monopoli. Kalau bicara keseluruhan, memang kita paling besar ya 6.238. Yang terintegrasi hanya 2.801 atau 44 persen diambil dari armada kami. Tapi, yang sudah bergabung sama Mikrotrans baru 51 persen atau 1.435," jelas Taufik.

"Nah itulah, jadi merasa kecemburuan, tapi enggak dilihat hasilnya secara profesional, secara persentase. Kami datanya riil. Armada yang paling besar itu KWK," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah operator Mikrotrans melakukan demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (30/7/2024). Mereka menuntut pembagian kuota pengoperasian Mikrotrans yang merata bagi operator.

Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni menyatakan terdapat oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang membuat salah satu operator mendapatkan kuota paling banyak dalam mengoperasikan Mikrotrans.

Rahmadoni menjelaskan anggota DPRD itu adalah Wakil Ketua Komisi B Taufik Azhar. Dia juga merupakan Ketua Umum Koperasi Wahana Kalpika (KWK).

"Ya benar. Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi, itu sangat jelas konflik kepentingannya," kata Rahmadoni kepada wartawan, Rabu (31/7/2024).