DPRD DKI Tolak Anggaran Rp 254 Juta untuk Kajian Proyek Pulau Sampah

BeritaNasional.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta meminta penambahan anggaran Rp 254 juta untuk melakukan pengkajian proyek pulau sampah di Teluk Jakarta.

Pengajuan ini diminta saat rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2024 bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta pada Jumat (9/8/2024) lalu.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, kajian proyek sampah ini dilakukan untuk melihat peluang apakah proyek ini bisa diterapkan berdasarkan regulasi yang ada.

"Tujuan kami memang mengalokasikan kajian reklamasi tersebut, tidak lain adalah ingin melihat kajian uji tuntas terhadap regulasi-regulasi yang memang pernah dikeluarkan. Baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah," kata Asep, dikutip Minggu (11/8/2024).

Asep berujar, saat ini lahan untuk mengelola sampah di Jakarta sudah sempit. Oleh karena itu, dibutuhkan satu pusat pengelolaan sampah dan limbah yang lebih ramah lingkungan.

"Jadi kawasan itu nanti khusus untuk pengelolaan limbah dan itu bisa menjadi juga dimanfaatkan untuk wilayah aglomerasi," ujar Asep.

Asep menjelaskan, jumlah sampah yang perlu dikelola di Jakarta mencapai 7.500 ton setiap hari. Namun, tempat pengolahan sampah di Jakarta hanya memiliki kapasitas 3.500 ton.

Meski demikian, DPRD DKI mengaku heran. Sebab, seharusnya kajian dilakukan setelah proyek tersebut memiliki konsep yang matang.

"Ini berarti mau uji coba, belum ada konsep yang menyeluruh. Ini konsep besarnya seperti ini, sudah pasti jalan baru kita bikin kajian. Tapi kalau baru bikin kajian mudah-mudahan bisa jalan, kan aneh," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah.

Ida pun menolak pengajuan anggaran tersebut. Sebab, jumlah yang diajukan cukup besar untuk sebuah kajian.

"Coba berpikirnya kenapa sih mesti reklamasi kok dibuat pengelolaan sampah? Ini ini gak masuk di akal sih menurut saya. Jadi mohon maaf, jangan berpikir kita mau bikin kajian itu untuk coba-coba," tegas Ida.