Pemerintah Akan Bantu Sepenuhnya Penanganan Banjir Bandang Kota Ternate

Oleh: Harits Tryan Akhmad
Rabu, 28 Agustus 2024 | 08:00 WIB
Menko PMK bersama Kepala BNPB saat menjenguk korban banjir bandang Ternate. (Foto/BNPB).
Menko PMK bersama Kepala BNPB saat menjenguk korban banjir bandang Ternate. (Foto/BNPB).

BeritaNasional.com - Penanganan darurat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, masih berlangsung hingga hari, Selasa (27/8/2024). Pemerintah Pusat melalui BNPB berkomitmen untuk mengawal setiap fase hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pemerintah Pusat akan mendukung penanganan darurat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan rumah warga. 

Suharyanto menggarisbawahi, komitmen ini sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga hadir di Kelurahan Rua. 

“Jadi atas saran Bapak Menko, kami pastikan Pemerintah Pusat, melalui BNPB, akan mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana, mulai tanggap darurat hingga pascabencana,” ujar Suharyanto dalam siaran persnya, Rabu (28/8/2024)

Terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat akan memberikan stimulan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak berat hingga ringan. Suharyanto menyampaikan, bantuan sebesar Rp60 juta untuk stimulan rumah rusak berat, selanjutnya Rp30 juta rusak sedang dan Rp15 juta rusak ringan. 

Di tempat yang sama, Menko PMK Muhadjir Effendy menuturkan mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pemerintah akan memiliki beberapa skema. Secara teknis hal tersebut akan didiskusikan lebih lanjut oleh pemerintah daerah dan unsur terkait. 

Menurutnya, setelah adanya rekomendasi dari Pemerintah Kota Ternate, masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan program relokasi. Muhadjir mengatakan, kawasan terdampak memiliki catatan historis ratusan tahun menjadi jalan air dan jalur turunnya sedimen material vulkanik Gunung Gamalama.  

“Supaya kejadian ini tidak terulang, daerah ini harus dijadikan zona non-pemukiman,” tambah Muhadjir. 

Lebih lanjut relokasi tetap membutuhkan kajian yang akan melibatkan Pemerintah Kota Ternate, BNPB dan institusi terkait lain. Muhadjir menambahkan, sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga akan direlokasi.

“Sangat mungkin mereka yang tidak terdampak pun juga harus direlokasi kalau mereka berada di lokasi berbahaya,” terang Muhadjir. 

Sebelum meninjau lokasi terdampak, Menko PMK Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB Suharyanto menyempatkan untuk bertemu para penyintas di pos pengungsian. Sekitar 150 warga terkonsentrasi di SMK 4 Kastela. Mengakhiri kunjungan, Menko PMK memberikan kepada warga penyintas bantuan pangan dan non-pangan, yang disediakan oleh BNPB.sinpo

Editor: Harits Tryan Akhmad
Komentar: